Indeks Persepsi Korupsi (CPI) memiliki bobot 20 persen, karena korupsi merupakan hambatan terbesar dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Korupsi bukan sekadar permasalahan etis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kepercayaan publik.

Negara dengan korupsi tinggi akan kesulitan menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjalankan program sosial yang efektif.

Baca Juga: LSI Denny JA: Presiden Prabowo Subianto Capai Puncak Popularitas Usai Dilantik

Negara-negara dengan skor CPI tinggi cenderung lebih stabil, lebih mampu menjalankan kebijakan ekonomi jangka panjang, dan lebih dipercaya oleh masyarakatnya.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi adalah faktor fundamental dalam membangun tata kelola yang baik.

3. Digitalisasi Pemerintahan: Masa Depan Tata Kelola yang Transparan dan Efektif (15 persen)

Baca Juga: Pilkada Jawa Tengah 2024, LSI Denny JA: Ahmad Luthfi-Taj Yasin 46,8 Persen, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,2 Persen

Indeks Pembangunan e-Government (EGDI) mendapatkan bobot 15 persen, karena di era modern, digitalisasi bukan sekadar alat bantu.

Digitalisasi menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Negara-negara dengan sistem pemerintahan berbasis digital memiliki:

Baca Juga: Inilah Analisis LSI Denny JA tentang Pemenang Pilkada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

✔ Layanan publik yang lebih cepat dan lebih efisien.