✔ Pengurangan potensi korupsi dengan sistem yang lebih transparan.

✔ Partisipasi warga yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan.

Negara-negara seperti Denmark dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan membangun kepercayaan publik.

Baca Juga: LSI Denny JA: Presiden Prabowo Subianto Capai Puncak Popularitas Usai Dilantik

Oleh karena itu, EGDI diberikan bobot yang sama dengan HDI dan DI, karena dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat dan demokrasi semakin signifikan.

4. Demokrasi Indeks: Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas (15 persen)

Indeks Demokrasi (DI) diberi bobot 15 persen, karena tanpa demokrasi, tata kelola pemerintahan akan kehilangan transparansi dan akuntabilitasnya.

Baca Juga: Pilkada Jawa Tengah 2024, LSI Denny JA: Ahmad Luthfi-Taj Yasin 46,8 Persen, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,2 Persen

Demokrasi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Negara yang demokratis cenderung lebih stabil secara politik, lebih terbuka terhadap kritik, dan lebih cepat dalam memperbaiki kesalahan kebijakan (self correcting system).

Namun, demokrasi saja tidak cukup. Banyak negara demokratis yang masih memiliki korupsi tinggi dan pemerintahan yang tidak efektif.

Oleh karena itu, demokrasi dalam GGI diberikan bobot yang signifikan, tetapi tetap diimbangi dengan efektivitas pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Inilah Analisis LSI Denny JA tentang Pemenang Pilkada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

5. Pembangunan Manusia: Seberapa Baik Negara Mensejahterakan Warganya? (15 persen)