Indonesia, dengan segala potensinya, kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada ambisi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, menarik investasi global, dan membangun infrastruktur sosial yang lebih inklusif.

Namun di sisi lain, hambatan lama masih menghantui: korupsi yang mengakar, birokrasi yang lamban, serta tata kelola yang belum sepenuhnya transparan.

Good Governance Index (GGI) yang dikembangkan oleh LSI Denny JA hadir sebagai cermin sekaligus peta jalan bagi Indonesia.

Baca Juga: LSI Denny JA: Presiden Prabowo Subianto Capai Puncak Popularitas Usai Dilantik

Dengan enam indeks utama: Efektivitas Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Demokrasi, Pembangunan Manusia, Keberlanjutan Lingkungan, dan Digitalisasi Pemerintahan, GGI memberikan gambaran komprehensif tentang di mana kita berada dan ke mana kita harus melangkah.

Namun, lebih dari sekadar angka dan peringkat, GGI panggilan untuk bertindak. Ia menunjukkan tanpa efektivitas pemerintahan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata.

Tanpa pemberantasan korupsi, segala bentuk pembangunan akan terhambat oleh kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga: Pilkada Jawa Tengah 2024, LSI Denny JA: Ahmad Luthfi-Taj Yasin 46,8 Persen, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,2 Persen

Tanpa demokrasi, rakyat kehilangan suara dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

Tanpa pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh segelintir elit.

Tanpa keberlanjutan lingkungan, kemajuan hari ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang.

Baca Juga: Inilah Analisis LSI Denny JA tentang Pemenang Pilkada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

Dan tanpa digitalisasi birokrasi, kita akan tertinggal dalam dunia yang semakin berbasis teknologi.