Kolom
Riset LSI Denny JA: Gebrakan Prabowo Subianto, Antara Gagasan Besar dan Kesiapan Tata Kelola Pemerintahan
(OrbitIndonesia/kiriman)
Menakar Kualitas Pemerintahan: Enam Pilar dalam Good Governance Index (GGI)
Dalam upaya memahami dan mengukur tata kelola pemerintahan secara komprehensif, LSI Denny JA berinisiatif mengembangkan Good Governance Index (GGI).
Untuk kerja ini, LSI Denny JA menggabungkan enam dimensi utama yang mencerminkan kompleksitas pemerintahan modern.Enam indeks ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, membentuk gambaran utuh tentang bagaimana suatu negara dikelola, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
Baca Juga: LSI Denny JA: Presiden Prabowo Subianto Capai Puncak Popularitas Usai Dilantik
1. Efektivitas Pemerintahan: Mampukah Negara Bekerja untuk Rakyatnya?
Sebuah negara tidak bisa disebut memiliki pemerintahan yang baik jika birokrasi lamban, layanan publik buruk, dan kebijakan sering gagal diimplementasikan.
Indeks Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness Index - GEI) mengukur sejauh mana pemerintah mampu menjalankan kebijakannya dengan efisien.
Index ini diukur oleh World Bank, sejak tahun 1996. Negara dengan efektivitas pemerintahan tinggi memiliki sistem birokrasi yang profesional, layanan publik yang cepat dan berkualitas, serta pemimpin yang kompeten dalam mengeksekusi kebijakan.
Tanpa efektivitas ini, rencana pembangunan sebesar apa pun akan menemui jalan buntu.
2. Pemberantasan Korupsi: Seberapa Bersih Pemerintahan dari Penyalahgunaan Kekuasaan?
Baca Juga: Inilah Analisis LSI Denny JA tentang Pemenang Pilkada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
Korupsi bukan hanya kejahatan finansial, tetapi penyakit yang melumpuhkan sistem pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index - CPI) menjadi indikator penting dalam menilai apakah sebuah negara memiliki tata kelola yang bersih atau justru penuh dengan praktik kecurangan.