"Namun, sejarah juga mengingatkan: pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil bukan tanpa preseden kelam.

Di Filipina era Duterte, operasi anti-narkoba yang melibatkan tentara justru memicu pelanggaran HAM massif. Itu tanpa mengurangi akar korupsi sistemik pula.

Di Indonesia sendiri, trauma Orde Baru tentang militer sebagai 'alat kekuasaan' mash membekas. Karena itu, Perpres 66/2025 harus disertai dengan mekanisme checks and balances yang rigid.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Penentu Utama Meraih Mimpi

Misalnya pengadilan khusus untuk mengawal tindakan TNI, audit independen oleh lembaga sipil, dan transparansi real-time laporan operasi.

Perlindungan jaksa tak boleh berubah menjadi imunitas aparat.

Di samping itu, agar obor ini tak padam, ia butuh bahan bakar lain. Yakni sistem digital yang tak bisa disuap, rotasi yang mencegah feudalisme baru, dan rakyat yang siap menjaga garis depan dengan keberanian moral.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Papua yang Luka dan Melahirkan Puisi

Cicero pernah berkata, “Salus populi suprema lex esto”—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tapi dalam perang ini, keselamatan integritas publik adalah fondasi utama.

Kita sedang menunggu. Tapi bukan menunggu dalam diam.

Setiap warga jujur adalah bagian dari pasukan. Setiap laporan masyarakat adalah senjata.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Bank Dunia Tempatkan Indonesia Negara Berpenduduk Miskin Keempat?

Akankah perang korupsi ala Prabowo menjadi babak baru sejarah Indonesia? Ataukah hanya menjadi headline yang lenyap dalam hiruk-pikuk politik?