Langkah awal telah diambil: perlindungan jaksa. Namun benteng luar tak akan cukup tanpa sistem dalam yang kokoh.

Pertama, digitalisasi total proses anggaran dan pengadaan. Dari e-budgeting hingga e-audit, semua jalur uang publik harus bisa dilacak. Kecerdasan buatan (AI) tak hanya digunakan untuk efisiensi, tetapi juga sebagai pengawas yang tak bisa disuap.

Kedua, rotasi pejabat di titik-titik rawan korupsi. Jangan beri waktu bagi siapa pun untuk membangun dinasti kekuasaan di ruang kecil.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Penentu Utama Meraih Mimpi

Ketiga, audit sosial dan keterlibatan warga. Masyarakat adalah mata dan telinga terbaik. Berikan mereka saluran: aplikasi pengaduan proyek bermasalah, sistem transparansi pelaporan, dan insentif bagi pelapor berani.

Keempat, di era teknologi tinggi, blockchain bisa digunakan untuk mencegah korupsi. Blockchain mencegah korupsi dengan mencatat transaksi secara permanen, transparan, dan terenkripsi.

Data tidak bisa diubah sepihak, memungkinkan audit otomatis dan pelacakan dana secara real-time.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Papua yang Luka dan Melahirkan Puisi

Pemerintah Negara Bagian Andhra Pradesh telah mengimplementasikan sistem berbasis blockchain untuk pengelolaan data pertanahan melalui proyek Bhudhaar.

Sistem ini memberikan nomor identifikasi unik untuk setiap bidang tanah. Ia membantu dalam mengurangi sengketa lahan dan meningkatkan transparansi dalam transaksi properti.

Dengan catatan yang tidak dapat diubah dan transparan, risiko pemalsuan dokumen dan korupsi dalam proses pendaftaran tanah berkurang secara signifikan.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Bank Dunia Tempatkan Indonesia Negara Berpenduduk Miskin Keempat?

Dengan empat peluru ini, pendampingan TNI dan Polri tak lagi dianggap simbol represi, tapi penjaga kepercayaan rakyat.