Data dari Gallup Poll dan Transparency International menunjukkan paradoks yang mencolok. 

Di India, Indonesia, Thailand, dan Filipina—empat negara dengan mayoritas penduduk menganggap agama sangat penting (lebih dari 90%)—tingkat korupsi justru tinggi. 

Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia—di mana hanya 15%–28% masyarakatnya yang memandang agama penting—memiliki pemerintahan yang paling bersih di dunia.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Menuju Perang Dingin 2.0, dan Kekalahan Amerika Serikat?

Fenomena ini mengguncang nalar. Bukankah agama seharusnya menjadi sumber moralitas? Mengapa justru korupsi tumbuh di tengah doa-doa yang menggema?

Jawabannya mungkin terletak pada satu perbedaan mendasar: agama sebagai identitas kolektif versus agama sebagai sumber etika publik.

Di banyak negara berkembang, agama telah bergeser fungsi. Ia bukan lagi sumber laku etis di ruang publik. Melainkan agama menjadi simbol kelompok, lambang politik, bahkan alat untuk mengeraskan batas “kami” dan “mereka.” 

Baca Juga: Catatan Denny JA: Titiek Puspa dan Hidup yang Jenaka

Ketika agama menjadi alat penanda, etika kehilangan daya cengkeramnya. Ibadah dilaksanakan, simbol ditampilkan, tetapi dalam ruang birokrasi dan transaksi kekuasaan, integritas runtuh.

Sebaliknya, negara-negara Nordik membentuk etika publik dari akar yang berbeda: filsafat humanisme, nilai-nilai HAM, etika kerja Protestan yang membentuk kebiasaan, serta kepercayaan tinggi pada institusi. 

Di sana, kejujuran bukan sekadar nilai religius, tapi menjadi norma sosial. Transparansi bukan karena takut Tuhan, tapi karena sistem yang menjamin kesetaraan.

Baca Juga: Catatan Denny JA: 10 Pesan Spiritual yang Universal Masuk Kampus

Etika publik adalah kesepakatan moral kolektif: bahwa di ruang bersama, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi yang tak tergantung dari agama mana pun.