Lebih dari 1,6 juta orang juga mengungsi dalam 2 tahun terakhir dan sekitar 18,6 juta orang juga membutuhkan bantuan kemanusiaan, tiga perempat atau sekitar 15 juta warga Myanmar mengalami kerawanan pangan.

Selain itu lebih dari separuh populasi jatuh di bawah garis kemiskinan. Pendapatan domestik bruto Myanmar turun lebih dari 12 persen sejak kudeta. Hampir separuh dari warga bertahan hidup hanya dengan uang kurang dari 1 dollar AS per hari.

Tidak mengherankan jutaan warga Myanmar mengungsi ke tempat lain, termasuk sekitar 1 juta warga Rohingya yang sebagian besar mengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, sementara banyak juga yang mengarungi lautan lepas menuju Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

Baca Juga: Pakar PBB Serukan Ubah Pendekatan Respons Internasional Terhadap Krisis yang Memburuk di Myanmar

Para pemimpin anggota ASEAN telah membuat instrumen penyelesaian konflik di Myanmar yang disebut dengan "Lima Poin Konsensus" sebagai hasil KTT ASEAN di Jakarta, 24 April 2021.

Isi Lima Poin Konsensus adalah menghentikan segera kekerasan dan semua pihak menahan diri; dialog konstruktif semua pihak untuk mencari solusi damai; penunjukan utusan khusus dari Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN; bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan pada Penanggulangan Bencana; dan kunjungan utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Sayangnya, tidak semuanya berjalan, khususnya terkait pembangunan suasana saling percaya para pihak berkonflik karena masing-masing pihak di Myanmar bertahan pada posisinya, yang membuat penyelesaian krisis jalan di tempat.

Baca Juga: Muslim Rohingya Hadapi Ancaman Baru dari Kelompok Bersenjata Tentara Arakan di Myanmar

Terlebih lagi, sembilan anggota ASEAN berbeda sikap soal Myanmar. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina ingin ASEAN tegas pada Myanmar sementara Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam ingin ASEAN lebih berkompromi.

China beberapa kali juga mengklaim telah menjadi mediator kesepakatan damai antara pemerintah junta militer Myanmar dengan kelompok etnis bersenjata. Misalnya pada 18 Januari 2025 China mengatakan junta Myanmar dengan mencapai kesepakatan damai dengan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar.

Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (Myanmar National Democratic Alliance Army atau MNDAA) adalah salah satu dari sejumlah kelompok bersenjata etnis minoritas yang berjuang untuk mengusir militer dari apa yang dianggap sebagai wilayah milik mereka.

Baca Juga: 60.000 Warga Rohingya Lari ke Bangladesh untuk Menghindari Konflik di Myanmar

Kelompok tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut Aliansi Tiga Persaudaraan, bersama Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA) yang melancarkan serangan terhadap junta militer pada akhir Oktober 2023 di sebagian besar wilayah yang berada di dekat perbatasan China.***