ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Luar Negeri China menegaskan, negaranya mendukung ASEAN dapat menyelesaikan permasalahan Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN sesuai prinsip dari organisasi regional di Asia Tenggara tersebut.

"Myanmar adalah anggota penting yang tak tergantikan dari keluarga ASEAN. China mendukung ASEAN dalam memelihara solidaritas, memainkan peran positif dan konstruktif sebagai saluran utama dalam mediasi masalah Myanmar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat, 7 Februari 2025.

Hal tersebut disampaikan Lin Jian setelah Dua pemimpin negara anggota ASEAN yaitu Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu secara terpisah dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis, 6 Februari 2025.

Baca Juga: Pakar PBB Serukan Ubah Pendekatan Respons Internasional Terhadap Krisis yang Memburuk di Myanmar

"China mendukung pelaksanaan konsensus lima poin ASEAN tentang Myanmar untuk membantu menstabilkan dan meredakan situasi di Myanmar," tambah Linjian.

Lin Jian menyebut bahwa China dan Myanmar adalah tetangga yang bersahabat.

"Posisi China dalam masalah ini sangat jelas. Kami mengikuti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mendukung upaya Myanmar untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, persatuan nasional, dan integritas teritorial," tambah Lin Jian.

Baca Juga: Muslim Rohingya Hadapi Ancaman Baru dari Kelompok Bersenjata Tentara Arakan di Myanmar

China, ungkap Lin Jian juga mendorong berbagai pihak di Myanmar untuk meneraplan konsultasi yang bersahabat menuju rekonsiliasi politik.

"Kami juga mendukung Myanmar dalam memulai kembali proses transisi politik," ungkap Lin Jian.

Myanmar jatuh ke dalam kekacauan sosial, politik, dan ekonomi setelah pada 1 Februari 2021, tentara Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, tentara junta melancarkan kekerasan terhadap rakyat yang menentang dan memumculkan kelompok oposisi bersenjata di berbagai wilayah.

Baca Juga: 60.000 Warga Rohingya Lari ke Bangladesh untuk Menghindari Konflik di Myanmar

Akibat kekacauan tersebut, Laporan Dewan HAM PBB mengatakan sejak kudeta militer 1 Februari 2021 hingga Juni 2024, sebanyak 5.350 warga sipil tewas.