"Rakyat Palestina dan para pemimpin mereka dengan tegas menolak segala kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk merusak persatuan tanah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur," kata Kepresidenan Palestina dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu menekankan bahwa rakyat Palestina "tidak akan pernah meninggalkan tanah mereka atau tempat-tempat suci mereka, dan kami tidak akan membiarkan terulangnya bencana (Nakba) tahun 1948 dan 1967."

"Rakyat kami akan tetap teguh dan tidak akan meninggalkan tanah air mereka," tegasnya dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Upaya Indonesia-Afrika Wujudkan Ketahanan Pangan di Tengah Perubahan Iklim Dunia

Selain Pemerintah Palestina sendiri, penolakan juga disampaikan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Spanyol, Inggris, Jerman, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya, serta organisasi internasional seperti Liga Arab, OKI, dan PBB.

5. China 'tegas' menentang tarif ekspor AS, janji akan membalas

Menyusul penandatanganan penerapan tarif 25 persen terhadap barang-barang impor Kanada dan Meksiko, dan 10 persen untuk China, Beijing dengan tegas menentang langkah pemerintah AS yang mengenakan tarif 10 persen terhadap barang-barang dari China dan mengancam akan membalas guna melindungi kepentingannya.

Baca Juga: Indonesia Tegaskan Akan Lanjutkan Semua Komitmen untuk Tingkatkan Aksi Iklim

"Posisi China tegas dan konsisten. Tak ada pemenang dalam perang dagang dan tarif. Peningkatan tarif secara sepihak oleh AS sangat melanggar aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada Minggu.

Langkah tersebut dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah internal AS dan tidak menguntungkan siapa pun, sebut pernyataan itu.

Kementerian Perdagangan China juga mengatakan bahwa Beijing "sangat tidak puas dengan hal ini dan dengan tegas menentangnya."

Baca Juga: WHO Pindahkan 11 Pasien Anak yang Menderita Kanker dari Gaza ke Yordania

“Pengenaan tarif secara sepihak oleh AS melanggar berat aturan WTO," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.