Selain dari Uni Eropa, Pemerintah China juga menyatakan keprihatinan atas keputusan AS mundur dari Perjanjian Iklim Paris. "China prihatin atas pengumuman penarikan diri AS dari Perjanjian Paris," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, 21 Januari 2025.

Guo Jiakun kemudian menegaskan tekad dan tindakan aktif China untuk terus secara aktif menanggulangi dampak perubahan iklim.

"China akan bekerja sama dengan semua pihak untuk secara aktif mengatasi tantangan iklim dan mempromosikan transisi global yang hijau dan rendah karbon untuk masa depan bersama umat manusia," ungkap Guo Jiakun.

Baca Juga: Upaya Indonesia-Afrika Wujudkan Ketahanan Pangan di Tengah Perubahan Iklim Dunia

3. 22 negara bagian gugat perintah Trump soal kewarganegaraan hak lahir

Salah satu dari daftar perintah eksekutif Trump adalah penghentian penerapan otomatis kewarganegaraan AS bagi yang lahir di AS.

Menyusul penandatanganan perintah eksekutif tersebut, 22 negara bagian AS bergabung untuk menyampaikan gugatan terhadap perintah eksekutif tersebut pada Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga: Indonesia Tegaskan Akan Lanjutkan Semua Komitmen untuk Tingkatkan Aksi Iklim

"Jaksa Agung Nick Brown hari ini mengumumkan bahwa (Negara Bagian) Washington memimpin gugatan federal multinegara bagian yang menentang perintah inkonstitusional Presiden Donald Trump yang berupaya mencabut kewarganegaraan warga Amerika di seluruh AS, termasuk ribuan bayi yang lahir di Washington setiap tahunnya," kata Kantor Jaksa Agung Negara Bagian Washington dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya pada hari yang sama, Jaksa Agung New Jersey Matt Platkin juga mengatakan bahwa ia telah membentuk koalisi 18 negara bagian AS, serta Distrik Columbia (ibu kota AS) dan Kota San Francisco, yang telah mengajukan gugatan dalam upaya untuk memblokir perintah eksekutif Trump.

4. Palestina tolak rencana Trump untuk pemukiman ke Mesir, Yordania

Baca Juga: WHO Pindahkan 11 Pasien Anak yang Menderita Kanker dari Gaza ke Yordania

Selain kebijakan luar negeri yang mendapat respons penentangan dari banyak negara, usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania juga mendapat penolakan, terutama dari Pemerintah Palestina, yang pada Minggu, 26 Januari 2025, mengecam keras seruan Presiden Donald Trump untuk "membersihkan" Jalur Gaza dan memukimkan kembali mereka di Yordania dan Mesir.