Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata.

Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan, melainkan sering kali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.

Ini juga menimbulkan persepsi bahwa pengangkatan dilakukan lebih untuk membayar dukungan politik daripada memenuhi kebutuhan pemerintahan.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Tirto Adhi Soerjo, Bara Api yang Kesepian

Efisiensi harus menjadi prinsip utama dalam struktur kabinet, untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.

3.    Penghapusan Piutang Macet UMKM (Skor -5,7)

Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Tjokroaminoto di Usia Senja

Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah.

Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar.

Selain itu, kebijakan ini dianggap tidak adil bagi pelaku usaha yang selama ini memenuhi kewajiban mereka meskipun menghadapi kesulitan.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Dua Matahari di Ufuk yang Berbeda, Tjokroaminoto dan Semaun

-000-