Sebaliknya, ikut dinilai pula wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Itu dievaluasi berdasarkan dampak kepada demokrasi (30 persen), implikasi fiskal dan ekonomi (25 persen), resistensi publik dan kontroversi (20persen), efisiensi dan efektivitas (15 persen), serta dampak kepada hak asasi manusia dan keadilan sosial (10 persen).

Kriteria ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah harus tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan adil.

Kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip ini cenderung menuai kritik keras dari masyarakat maupun komunitas internasional.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Tirto Adhi Soerjo, Bara Api yang Kesepian

Tiga Wacana dan Program Negatif Prabowo-Gibran dan Alasannya

1.    Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD (Skor -7,9/minus 7,9)

Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Tjokroaminoto di Usia Senja

Lebih jauh, wacana ini mengundang pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi.

Hak memilih adalah esensi dari kedaulatan rakyat. Ketika hak ini direnggut, rakyat merasa kehilangan kendali atas pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional, yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Dua Matahari di Ufuk yang Berbeda, Tjokroaminoto dan Semaun

2.    Pembentukan Kabinet Jumbo (Skor -6,8)