ORBITINDONESIA.COM - Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus akan menjadi penasihat utama pemerintahan sementara di Bangladesh, kantor presiden telah mengumumkan.

Keputusan menunjuk Muhammad Yunus tersebut dibuat dalam sebuah pertemuan antara Presiden Mohammed Shahabuddin, para pemimpin militer, dan para pemimpin kelompok Students Against Discrimination, kata kantor presiden.

Keputusan menunjuk Muhammad Yunus itu diambil sehari setelah perdana menteri Sheikh Hasina dipaksa turun dari jabatan dan meninggalkan negara itu, menyusul protes yang dipimpin mahasiswa selama berminggu-minggu yang berubah menjadi kerusuhan yang mematikan.

Baca Juga: Josep Borrel: Uni Eropa Desak Transisi Damai Menuju Pemerintahan Baru yang Demokratis di Bangladesh

Para pemimpin mahasiswa telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan menerima pemerintahan yang dipimpin militer dan telah mendesak Yunus untuk memimpin pemerintahan sementara.

Yunus, yang setuju untuk mengambil peran tersebut, berkata: "Ketika para mahasiswa yang telah berkorban begitu banyak meminta saya untuk turun tangan di saat yang sulit ini, bagaimana saya bisa menolaknya?"

Dia kembali ke Dhaka dari Paris, tempat dia menjalani prosedur medis kecil, menurut juru bicaranya.

Baca Juga: Waduh, 500 Tahanan di Bangladesh Kabur Saat Terjadi Kerusuhan di Penjara Pusat Sherpur

"Presiden telah meminta rakyat untuk membantu mengatasi krisis ini. Pembentukan pemerintahan sementara yang cepat diperlukan untuk mengatasi krisis ini," kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan.

Menurut media lokal, lebih dari 100 orang tewas dalam bentrokan berdarah di seantero Bangladesh pada hari Senin, hari paling mematikan sejak demonstrasi massal dimulai.

Ratusan kantor polisi juga dibakar, sementara Asosiasi Layanan Kepolisian Bangladesh (BPSA) mengumumkan pemogokan "sampai keamanan setiap anggota polisi terjamin".

Baca Juga: Kemlu RI: Seorang Warga Indonesia Meninggal Akibat Kebakaran Hotel di Tengah Kerusuhan Bangladesh

Kelompok itu berusaha menyalahkan pihak berwenang, dengan mengatakan bahwa mereka "dipaksa menembak".

Secara keseluruhan, lebih dari 400 orang diyakini tewas, karena protes ditanggapi dengan tindakan keras oleh pasukan pemerintah. Kepala polisi nasional Bangladesh dipecat pada hari Rabu, kata kantor presiden.

Protes dimulai pada awal Juli dengan tuntutan damai dari mahasiswa untuk menghapus kuota dalam pekerjaan pegawai negeri, tetapi membesar menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas.

Baca Juga: Menlu Jaishankar: Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina Berada untuk Sementara di India

Kerusuhan selama berminggu-minggu memuncak dengan penyerbuan kediaman resmi perdana menteri, tidak lama setelah Hasina melarikan diri ke negara tetangga India, mengakhiri kekuasaan selama hampir 15 tahun.

Beberapa jam setelah pengunduran dirinya, kepala militer Bangladesh Jenderal Waker-uz-Zaman berjanji bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk, dan menambahkan di televisi pemerintah bahwa "sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan".

Mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi utama Khaleda Zia dibebaskan dari tahanan rumah selama bertahun-tahun pada hari Selasa, menurut pernyataan presiden sebelumnya.

Baca Juga: Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin Bubarkan Parlemen, Akhiri Pemerintahan PM Sheikh Hasina

Dia mengepalai Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang memboikot pemilu pada tahun 2014 dan sekali lagi pada tahun 2024, dengan mengatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah kepemimpinan Hasina.

BNP menginginkan agar pemilu diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral. Hal ini kini menjadi kemungkinan setelah kepergian Hasina, yang selalu menolak tuntutan ini.

Zia, 78 tahun, menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh dari tahun 1991 hingga 1996, tetapi dipenjara pada tahun 2018 karena korupsi, meskipun dia mengatakan tuduhan tersebut bermotif politik.***