ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Luar Negeri atau Kemlu= RI melaporkan, seorang warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap, ketika hotel tempatnya menginap di Jashore, Bangladesh, terbakar pada Senin, 5 Agustus 2024.

Dalam sebuah pernyataan tertulis pada Selasa, 6 Agustus 2024, Kemlu RI mengatakan bahwa korban yang berinisial DU tiba di Bangladesh pada 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis.

“DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan,” tulis pernyataan Kemlu RI itu.

Baca Juga: Massa di Bangladesh Rusak Gedung Pemerintah dan Rumah Politikus, Termasuk Menjarah Rumah Sheikh Hasina

Kemlu RI telah menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk menyampaikan belasungkawa dan memfasilitasi repatriasi jenazahnya.

Warga Indonesia di Bangladesh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kegiatan tidak penting di luar tempat tinggal, serta menghindari kerumunan massa dan tempat-tempat demonstrasi.

Mereka juga disarankan untuk terus menjaga komunikasi dan selalu mengikuti langkah-langkah kontijensi yang ditetapkan oleh KBRI Dhaka.

Baca Juga: Josep Borrel: Uni Eropa Desak Transisi Damai Menuju Pemerintahan Baru yang Demokratis di Bangladesh

Para WNI yang berencana mengunjungi Bangladesh diimbau untuk menunda perjalanan mereka sampai situasi dan kondisi keamanan membaik.

Mereka yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi KBRI Dhaka (+880-1-614-444-552) dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu (+62-812-9007-0027).

Sedikitnya 73 orang tewas, termasuk 14 anggota polisi, dalam bentrokan-bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di Bangladesh.

Baca Juga: Waduh, 500 Tahanan di Bangladesh Kabur Saat Terjadi Kerusuhan di Penjara Pusat Sherpur

Aksi unjuk rasa meningkat pekan lalu untuk memprotes kebijakan kuota pekerjaan publik yang diterapkan pemerintah Bangladesh, menyusul bentrokan di Universitas Dhaka.

Para demonstran menuntut pencabutan kebijakan itu, yang mengalokasikan 30 persen pekerjaan publik bagi anggota keluarga veteran perang 1971.***