Justru kegagalan menempatkan orang pada posisi yang salah hanya akan membuat kreativitas dan dinamika produktivitas akan terhambat.

Hadist Nabi pun dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. 

Bahkan Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Zumar yang berbunyi,"Katakanlah hai kaum ku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan mendapat siksaan yang menghinakannya dan lagi ditimpa oleh azab yang kekal.”

Baca Juga: Ini 60 Ide Nama Bayi Laki Laki yang Lahir di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Semoga Jadi Pemimpin yang Amanah

Intinya ketika pejabat publik gagal memberikan yang terbaik untuk kepentingan umum (publik), harusnya dengan kesadaran pribadi yang unggul dan bermartabat harus menyerahkan kepada mereka para bangsawan pikiran bangsa yang berpotensi untuk mendorong kemajuan dan perubahan. 

Dan inilah yang dinamakan dengan keikhlasan dan bukan mempertahankan diri dan berapologi atas nama perintah pemimpin sehingga puluhan kali berganti pemimpin amanah rakyat masih tetap bercokol atas nama perintah pemimpin tanpa mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kepentingan khalayak umum, bahkan kadangkala amat mengganggu reputasi dan citra pemimpin yang memberinya jabatan. 

Dan ketika para penerima kekuasaan dari pemimpin memiliki kesadaran moral semacam ini maka pemimpin negeri akan mudah melahirkan produk-produk yang bermanfaat bagi rakyat tanpa harus direcoki dengan urusan pergantian yang terkadang memakan pikiran, waktu dan berujung pada terkurasnya energi. 

Baca Juga: M Haris: Peserta MITA Tingkat Nasional Diminta Perkenalkan Wisata Bangka ke Masyarakat dan Dunia Internasional

Para pejabat publik seharusnya mempunyai kesadaran moral yang tinggi terhadap kekuasaan sebagai alat untuk melayani orang banyak (publik) dan bukan sebagai sumber daya untuk mengeksploitasi atas nama jabatan. 

Padahal catatan sejarah tentang kesadaran moral untuk memberi kepada yang mampu melakukan perubahan telah diajarkan dan diteladani para pemimpin kita tempo dulu, bagaimana memperlakukan kekuasaan sebagai alat untuk mengeskalasi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sekaligus instrumen untuk mencerdaskan rakyat.

Perilaku Bung Hatta yang tidak pernah mengambil keuntungan atas jabatan yang diembannya harusnya jadi teladan bagi para pemegang kekuasaan, dari tingkat pusat hingga daerah. Kesadaran moral yang tinggi dari Bung hatta dalam memandang dan memperlakukan kekuasaan dan jabatan harusnya dijadikan teladan dalam membangun negeri ini mulai Pulau Miangas hingga Rote.

Baca Juga: Rusmin Sopian: Buku dari Bangka Selatan untuk Nusantara

Pada sisi lain untuk mengerakkan rakyat guna mendayagunakan pembangunan, harus terjalin kesepakatan akan cita-cita bersama, yakni tidak ada perbedaan pandangan antara cita-cita pemimpin dan cita-cita rakyat.