Ekonomi Bisnis
Otoritas Jasa Keuangan Cabut Izin Usaha PT Sarana Papua Ventura
Otoritas Jasa Keuangan. (Antara)
ORBITINDONESIA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Sarana Papua Ventura yang beralamat di Jalan Bahtera Entrop Nomor 11F, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Pencabutan izin usaha ini sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.06/2025 tanggal 24 Maret 2025.
Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SPV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir, kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Kamis 27 Maret 2025.
Baca Juga: Keuangan tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan Cabut Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna
Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, OJK menjelaskan bahwa PT SPV telah disanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha, karena melanggar ketentuan ekuitas minimum.
OJK telah memberikan waktu kepada PT SPV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.
Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud.
Baca Juga: BNI Raih Penghargaan Program Literasi Terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan
Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a POJK 35/2015 juncto Pasal 116 POJK 25/2023, Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023, maka PT SPV disanksi pencabutan izin usaha.
PT SPV dilarang melakukan kegiatan usaha dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya.
PT SPV diwajibkan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SPV serta membentuk tim likuidasi.
Selain itu, PT SPV diminta untuk memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.