Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010--2015. Rachmat juga menjadi salah seorang akademikus yang turut meramu Astacita (delapan misi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka) di bawah pimpinan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah.

Keahliannya dalam bidang pertanian, penyuluhan pembangunan, hingga agribisnis, menjadi alasan yang cukup rasional mengapa pada akhirnya Presiden menunjuk dirinya sebagai Kepala Bappenas.

Apalagi, Kepala Negara sendiri menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas selama kurun waktu 4--5 tahun ke depan. Artinya, program prioritas tersebut selaras dengan kompetensi khusus yang dimiliki Rachmat Pambudy sebagai seorang akademikus yang kini menjadi pimpinan perencanaan pembangunan nasional.

Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Pembangunan Masjid Negara di IKN Kalimantan Timur Mencapai 18,7 Persen

Dalam Astacita, Pemerintah ingin menyempurnakan antara lain program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, cetak baru lahan pertanian minimal 4 juta hektare, lalu menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani.

Kemudian juga meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Pastinya, berbagai tujuan tersebut membutuhkan perencanaan matang dari Bappenas.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sedang Godok Kebijakan Moratorium Pembangunan Hotel dan Stop Konversi Lahan Pertanian

Dengan kepemimpinan dari seorang Guru Besar dari kampus yang memang terkenal sebagai perguruan tinggi pertanian, pernah menjadi pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007, hingga Dewan Pakar di Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I), perencanaan pembangunan untuk mencapai swasembada pangan cukup mungkin direalisasikan.

Di samping mempersiapkan langkah-langkah mencapai swasembada pangan, dia juga akan mengawal dan memfinalisasi rancangan RPJMN 2025-2029 yang menampung pelbagai program prioritas lainnya.

Finalisasi rencana lima tahunan ini dibarengi pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan Perpres melalui penyesuaian RKP berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Oktober--Desember 2024.

Baca Juga: Siti Nugraha Mauludiah: Indonesia Tegaskan Komitmen Kolaborasi Pembangunan Dengan Afrika

“Beban” Rachmat Pambudy akan dibagi dengan Febrian Alphyanto Ruddyard selaku Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berpengalaman sebagai diplomat dan terlibat dalam urusan-urusan berskala internasional. Hal ini mengingat Bappenas juga berfungsi untuk menyelesaikan pelbagai masalah dunia dan menyepakati isu global, serta menjadi focal point untuk koordinasi penanganan isu internasional tersebut.