Ekonomi Bisnis
Sandiaga Uno Sedang Godok Kebijakan Moratorium Pembangunan Hotel dan Stop Konversi Lahan Pertanian
Arsip foto -Wisatawan mengunjungi Desa Wisata Jatiluwih yang memiliki pemandangan sawah berundak di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis 8 Agustus 2024. (ANTARA)
ORBITINDONESIA.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sedang menggodok kebijakan moratorium pembangunan hotel dan menyetop konversi lahan pertanian menjadi komersial untuk menjaga kualitas pariwisata termasuk wilayah Bali selatan.
“Kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan nyaman khususnya di beberapa destinasi di Indonesia,” kata Sandiaga di sela Konferensi Internasional Kualitas Pariwisata (IQTC) Ke-1 di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat 30 Agustus 2024.
Ia menambahkan kebijakan itu juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.
Baca Juga: Sandiaga Salahuddin Uno: Penutupan Taman Nasional Komodo Pada 2025 Tak Pengaruhi Target Wisatawan
Sandiaga belum memberi rincian tentang rancangan kebijakan itu karena sedang digodok.
Namun ia memastikan rancangan kebijakan itu rampung dalam beberapa hari mendatang untuk selanjutnya dibahas di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
“Bersama Bapak Presiden untuk diputuskan sebagai langkah konkret untuk bisa memastikan pariwisata Indonesia berkualitas, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tambahnya.
Baca Juga: Sandiaga Uno Setuju Usulan Menghapus Pajak Tiket Penerbangan
Ia menekankan nantinya kebijakan itu diterapkan di destinasi wisata tertentu yang sudah padat dan menimbulkan kejenuhan.
Dia juga berencana membedah kembali titik tertentu di kawasan Bali selatan; Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
Sandiaga juga menjelaskan kebijakan itu tidak kontradiktif dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yang tiap tahun meningkat, pada 2024 ini mencapai 14 juta.
Baca Juga: Sandiaga Uno Dukung The 1st Indonesia Quality Tourism Conference di Bali Akhir Agustus 2024
Ia juga akan mengevaluasi setiap tiga hingga enam bulan apabila kebijakan itu diterapkan.
“Gas rem ini adalah kalau melihat dampaknya sudah terlalu berat, kami harus rem. Tapi kalau kita butuh ekonomi untuk bergerak, kami akan gas,” ujarnya.
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) total jumlah hotel dan akomodasi yang sudah diklasifikasi di seluruh Indonesia mencapai 29.005 unit dan 747.066 kamar.
Adapun jumlah AirBnb atau bisnis akomodasi di Indonesia mencapai lebih dari 61 ribu unit, yang sekitar 34 ribu unit di antaranya di Bali. ***