ORBITINDONESIA.COM - Anggota DPR RI yang sempat menjadi Ketua Komisi II DPR RI 2019—2024, Ahmad Doli Kurnia menyebut Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, secara de facto sudah digunakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.

Hal itu, kata Ahmad Doli Kurnia, dibuktikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang sudah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024 meski keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota belum ditandatangani.

"Walaupun keppres belum keluar, secara de facto sudah dipergunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana," kata Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Baca Juga: OIKN dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Mengundang Partisipasi Internasional untuk Berkolaborasi di IKN

Menurut Doli, keppres pemindahan ibu kota itu hanya untuk menguatkan status de facto bahwa Nusantara sudah secara resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Doli menegaskan bahwa Nusantara sudah menggantikan Jakarta secara undang-undang sehingga tak perlu lagi ada yang mendebatkan masalah ibu kota ini.

"Begitu diubah undang-undangnya, Jakarta 'kan dicabut status sebagai ibu kota, jadi namanya Daerah Khusus Jakarta saja, hilang kata ibu kotanya," kata dia.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno: Nilai Investasi Tiga Negara Asing di IKN Kalimantan Timur Rp1 Triliun Lebih

Meski demikian, dia menilai pemindahan ibu kota baru negara ini bukan perkara mudah. Dalam Undang-undang IKN, sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045.

"Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu pada tahun 2045," kata dia.

Untuk itu, dia berharap pembangunan IKN bisa menimbulkan dampak nasional, terutama masalah ekonomi.

Baca Juga: Menhub Budi Karya Sumadi: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar

Meski awalnya timbul berbagai perdebatan, dia yakin IKN nantinya akan dinikmati oleh semua orang.***