Kolom
Menuju Era Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Indonesia
Ibu Kota Nusantara (IKN), simbol masa depan Indonesia (Foto: ANTARA)
ORBITINDONESIA.COM - Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025--2029.
Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025--2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.
Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025--2029 Indonesia akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.
Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.
Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.
Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024--2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret--Desember 2024.
Baca Juga: Sandiaga Uno Sedang Godok Kebijakan Moratorium Pembangunan Hotel dan Stop Konversi Lahan Pertanian
Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025--2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.
Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.
Baca Juga: Siti Nugraha Mauludiah: Indonesia Tegaskan Komitmen Kolaborasi Pembangunan Dengan Afrika
Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.