Namun, bagi banyak eksil, tuduhan itu tak pernah terbukti. Mereka adalah mahasiswa, diplomat, dan pekerja yang dikirim secara resmi oleh negara untuk menempuh pendidikan atau bertugas di luar negeri.

Meskipun kejatuhan Orde Baru di tahun 1998 membuka pintu bagi reformasi politik, rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan eksil tetap terhalang. 

Di satu sisi, narasi resmi yang ditinggalkan oleh Orde Baru masih menstigma para eksil sebagai simpatisan komunis. Di sisi lain, eksil menolak stigma tersebut. 

Baca Juga: ORASI DENNY JA: Kisah Cinta Tanah Air di Dalam Film Eksil

Sebagian dari mereka adalah nasionalis yang setia kepada Bung Karno, yang saat itu masih menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan neo-imperialisme. 

Mereka merasa dijadikan kambing hitam dalam pergolakan politik yang melibatkan perebutan kekuasaan antara Orde Baru dan Orde Lama.

Namun, kompleksitas sejarah ini tak sepenuhnya hanya soal persepsi. Ada faktor lain yang lebih mendalam. Pemerintah Indonesia, bahkan setelah reformasi, tetap kesulitan menyatukan dua kutub yang bertentangan dalam narasi politik. 

Baca Juga: Puisi Denny JA: Pesan yang Dibawa Seekor Burung yang Hinggap di Pundakku

Meskipun penghapusan stigma sebagai pengkhianat negara diumumkan oleh Mahfud MD pada tahun 2023, eksil ini menuntut lebih dari sekadar rehabilitasi simbolis. 

Mereka menuntut pengakuan resmi dari pemerintah bahwa mereka adalah korban dari kebijakan represif, dan bahkan menuntut permintaan maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami.

Pengalaman ini serupa dengan beberapa contoh dari sejarah dunia. Pada tahun 2008, pemerintah Australia secara resmi meminta maaf kepada suku Aborigin. 

Baca Juga: Puisi dari Susilawati Tentang Duhai Hati

Permintaan maaf ini, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd, secara khusus mengakui dampak kebijakan kolonial terhadap “Generasi yang Hilang”—anak-anak Aborigin yang diambil paksa dari keluarga mereka.