DECEMBER 9, 2022
Kolom

Bachtiar Aly: Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

image
Prof. Dr. Bachtiar Aly MA adalah mantan Dubes RI untuk Mesir, dan akademisi (Foto: MPR RI)

Koordinasi antar perwakilan di negara-negara terkemuka dan komunikasi intensif dengan Kementrian Luar Negeri, Pertahanan, Perekonomian dengan demikian dapat memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa, dan perdamaian dunia.

Bung Karno dan Bung Hatta dan para founding fathers lainnya akan tersenyum melihat bangsa ini semakin maju, bermartabat dan menjadi salah satu kiblat dari negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin serta mitra yang terpercaya negara-negara adidaya.

Rekomendasi

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Dewan Keamanan PBB Tidak Boleh Menoleransi Perang Apalagi Genosida di Palestina

Dari pemaparan di atas, kami menyampaikan rekomendasi kepada Presiden terpilih untuk tetap menjaga stabilitas politik dalam negeri yang dinamis berkelanjutan, dengan merangkul berbagai kekuatan politik dan memaksimalkan potensi yang dimiliki para intelektual negeri ini.

Soliditas di dalam negeri menjadi prioritas kepemimpinan ke depan, tanpa meninggalkan prinsip demokrasi dan hak azasi manusia, merampungkan agenda reformasi.

Salah satu tugas itu dapat diemban oleh Forum Duta Besar untuk melakukan sosialisasi kebijakan luar negeri Indonesia di seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, juga di negara-negara yang terdapat banyak diaspora Indonesia, agar mereka lebih memahami negerinya dengan orientasi kebijakan luar negeri dan mendukung kebijakan terebut.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Uni Eropa Harus Konsisten Hormati Hukum Internasional di Isu Palestina dan Gaza

Semoga negeri ini dapat terus berkembang menjadi negara maju, menjadi kekuatan regional dan internasional yang disegani bangsa lain. Indonesia Emas tahun 2045 nicaya menjadi sebuah kenyataan.

Jakarta, 10 Juni 2024

*Prof. Dr. Bachtiar Aly MA adalah mantan Dubes RI untuk Mesir, dan akademisi.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi Hadiri Pertemuan di Doha yang Diinisiasi Sekjen PBB, Bahas Perkembangan di Afganistan

Kepustakaan :

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman, Grundgesetz 1949
  3. Bung Hatta, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial, LP3ES 1998
  4. Bachtiar Aly, Prof. Geschichte und Gegenwart der Kommunikationssyteme in Indonesien, Penerbit Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, New York 1984
  5. Bachtiar Aly, Indradi Kusuma, Prasetyadji, Menuju Indonesia yang Demokratis, Adil dan Pluralis-Forum Komunikasi Bangsa, Jakarta 2022
  6. Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail- The Origins of Power, Prospperity and Powerty, Random House, USA 2012
  7. Dieter Nohlen, Wörterbuch zur Politik, Internationale Beziehungen – Theorien, Organisationen, Konflikte. Pipier GmbH, München 1984
  8. Fareed Zakaria, The Post American World, Norton W.W. Company 2012
  9. Paul Kennedy, The Rise and Fall of The Great Power- Economic Change and Military Coflict from 1500 to 2000, by Random House 1988, USA & Great Britain ***
Halaman:
1
2
3
4
5
6
7
8
Sumber: WhatsApp grup Satupena

Berita Terkait