ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan di Doha yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB Antonio Guterres, untuk membahas perkembangan situasi di Afganistan.

"Saat ini saya berada di Doha menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan," kata Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers di Doha pada Senin, 19 Februari 2024, menurut keterangan Kemlu RI, Selasa, 20 Februari 2024.

Menlu Retno Marsudi menyebutkan, pada 16 Maret 2023, Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengadopsi Resolusi 2679 tahun 2023 yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan penilaian independen mengenai Afganistan, untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Budi Arie Setiadi Jadi Menlu Ad Interim, Kemana Retno?

Penilaian tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu.

Menurut Retno, laporan atau penilaian itu secara garis besar menyampaikan mengenai situasi terkini di Afganistan, prioritas upaya utama yang dapat dilakukan, dan rekomendasi. Termasuk cara untuk meningkatkan keterlibatan (engagement), serta cara untuk dapat membantu rakyat Afghanistan.

Pertemuan di Doha tersebut melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afganistan, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Dewan Keamanan PBB Tidak Boleh Menoleransi Perang Apalagi Genosida di Palestina

"Dari ASEAN hanya Indonesia. Dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti China, Jepang, India, Pakistan dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afganistan," kata Menlu Retno.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dari penilaian yang telah dilakukan oleh PBB, dan Indonesia menyampaikan beberapa hal. Antara lain, tentang sambutan baik Indonesia terhadap laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Afganistan.

Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afganistan yang disiapkan oleh badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan-- UN Women, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), kata Menlu Retno.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Uni Eropa Harus Konsisten Hormati Hukum Internasional di Isu Palestina dan Gaza

Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut.