ORBITINDONESIA.COM -- Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menegaskan bahwa penerapan zero ODOL (Over Dimension Over Load) tanpa roadmap yang jelas ibarat macan ompong. Ketidakjelasan itu diperparah apabila pemerintah belum merevitalisasi jembatan timbang yang ada.

"Alat pengendali truk kelebihan dimensi dan muatan  yang selama ini diandalkan, jembatan timbang alias Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), nyaris tak punya gigi," kata Djoko Setijowarno di Jakarta baru-baru ini.

Djoko Setijowarno mengungkapkan, instrumen pengawasan seperti jembatan timbang tidak berfungsi optimal di lapangan. Dia melanjutkan, alih-alih menjadi alat pengendali, UPPKB berubah menjadi "macan ompong" yang hanya berdiri sebagai simbol. 

Baca Juga: Pemerintah Mau Benahi Truk ODOL, Aptrindo Tegaskan Harus Ada Roadmap yang Jelas

Sejauh ini tidak sedikit jembatan timbang di daerah belum sepenuhnya beroperasi atau bahkan ada yang terbengkalai. Berdasarkan data 2021, jembatan timbang yang beroperasi hanya sekitar 88 dari total 134 yang ada. Masalah ini tampaknya membuat para sopir truk enggan masuk ke jembatan timbang.

Djoko melanjutkan, banyak UPPKB yang overkapasitas, juga tidak dilengkapi teknologi mutakhir seperti Weight-in-Motion, dan menjadi titik rawan praktik pungli. Di sisi lain, uji KIR justru menjadi lahan pemasukan daerah tanpa pengawasan terintegrasi, bahkan sekitar 80 persen truk lolos tanpa proses uji yang sah.

"Banyak yang kelebihan kapasitas, fasilitasnya terbatas, dan rawan pungli," kata Djoko lagi.

Baca Juga: Segudang PR Pembenahan ODOL: Dari Hulu ke Hilir, Indonesia Butuh Roadmap yang Jelas

Dia melanjutkan, di tengah kondisi tersebut pengemudi truk terus menjadi pihak yang paling menderita. dia mengatakan, para sopir mengemudi tanpa perlindungan, tanpa standar upah, tanpa tempat istirahat layak dan apabila kecelakaan, mereka yang dijadikan tersangka. Dia mengatakan, para sopir juga hidup dalam ancaman pungli yang bisa menggerus hingga 35 persen dari ongkos jalan.

Melihat kompleksitas ini, MTI menawarkan tiga langkah strategis yang harus dijadikan prasyarat sebelum kebijakan zero ODOL dijalankan. Pertama, penyusunan masterplan simpul dan lintasan angkutan barang terintegrasi. 

Djoko mengatakan, pemerintah harus menghentikan pembangunan simpul logistik secara sporadis tanpa arah nasional. Terminal barang, pelabuhan, jalan tol, bandara, hingga stasiun kereta harus dihubungkan dalam jaringan lintasan logistik yang efisien, berimbang antar moda, dan mempertimbangkan daya dukung wilayah.

Baca Juga: Pakar Trubus Rahadiansyah: Roadmap Komprehensif Wajib Disusun Sebelum Terapkan Kebijakan Zero ODOL

Kedua, penyusunan roadmap tata kelola distribusi barang. Djoko menjelaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan pelaku industri dan pemilik barang berdiri di luar sistem pengendalian ODOL. Menurutnya, harus ada regulasi yang menetapkan tanggung jawab mereka—dari jenis kemasan, volume barang, moda yang digunakan, hingga sanksi bila memaksa sopir melanggar aturan.