ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloading). Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menegaskan bahwa pemerintah harus menyusun roadmap yang matang dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan zero ODOL.

"Wacana ini sudah berulang dikemukakan tapi nggak pernah teralisasi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas," kata Trubus Rahadiansyah di Jakarta baru-baru ini.

Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan tersebut selama ini hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi yang konkret. Dia mengatakan, pelarangan truk ODOL memang penting untuk keselamatan jalan dan perlindungan infrastruktur, namun harus diiringi solusi nyata bagi para pelaku usaha logistik. 

Baca Juga: APKI Minta Kebijakan Zero ODOL Harus Paralel dengan Dukungan terhadap Industri

"Kalau ODOL dihapuskan, harus dijawab: Mereka (logistik) diangkut pakai apa? Sebab ODOL itu ada karena efisiensi biaya. Kalau dilarang begitu saja, maka ongkos logistik naik, dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut naik," tegasnya.

Dia melanjutkan, kenaikan ongkos logistik pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat. Dia mengatakan, publik dipaksa menerima hantaman kenaikan harga barang yang terjadi akibat peningkatan ongkos logistik.

Sebabnya, dia meminta pemerintah untuk merelaksasics sejumlah pajak bagi industri terkait guna menekan kenaikan harga yang dihasilkan akibat peningkatan ongkos pengiriman logistik. Atau, sambung dia, pemerintah juga bisa memberikan insentif atau subsidi pengadaan armada baru, agar beban tambahan tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha.

Baca Juga: Pakar Transportasi Sebut Penyelesaian Masalah ODOL Butuh Waktu 20 Tahun

"Jangan sampai pelaku usaha terus menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya," katanya.

Trubus juga menyoroti lemahnya respons pemerintah selama ini yang dinilai hanya berkutat pada pelarangan tanpa menawarkan alternatif. Menurutnya, pemerintah terlihat gagap dan tertekan dalam menghadapi kompleksitas isu ODOL. 

"Tugas pemerintah bukan cuma melarang. Tapi juga wajib memberi solusi yang komprehensif dan terencana," katanya.

Baca Juga: Industri Makanan dan Minuman Minta Roadmap yang Jelas Sebelum Zero ODOL Diterapkan

Dia mendukung rencana pemberian insentif seperti yang sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun ia menekankan bahwa insentif harus mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan truk dan subsidi bahan baku.