ORBITINDONESIA.COM - Pengusaha industri makanan dan minuman (mamin) mengusulkan pembuatan roadmap yang jelas sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overloading). Selama hal itu belum dilakukan, sampai kapanpun kebijakan ini tidak akan bisa dilakukan. 

“Buktinya, Zero ODOL ini kan sudah dibahas cukup lama, tapi hingga kini belum juga bisa dilaksanakan. Padahal, kita dari industri mamin sudah mengusulkan perlunya pembuatan roadmap yang jelas supaya kebijakan ini bisa diterapkan,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman baru-baru ini. 

Menurutnya, pembuatan roadmap itu juga harus melibatkan semua stakeholder terkait. “Sebab, tanpa adanya kesepakatan semua pihak terkait, niscaya Zero ODOL ini bisa diterapkan dengan mulus,” katanya.   

Baca Juga: Ian Sudiana: Perkuat Alternatif Moda Transportasi Logistik Untuk Benahi Isu Zero ODOL

Dia menuturkan belum dibuatnya roadmap Zero ODOL itu jugalah yang menyebabkan banyak industri yang belum siap untuk menerapkannya hingga sekarang. Apalagi, menurutnya, penerapan Zero ODOL ini pasti akan menambah jumlah armada. “Yang kita khawatirkan adalah ruas jalan yang tidak siap untuk menampung penambahan jumlah armada yang sangat banyak. Ini kan perlu diperhatikan juga dampaknya terhadap terhambatnya distribusi barang,” tuturnya. 

Selain itu, lanjutnya, penerapan Zero ODOL ini juga dipastikan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang karena biaya truk logistiknya lebih mahal. Ujung-ujungnya, katanya, itu akan memicu kenaikan inflasi.

Kemudian, tuturnya, pemakaian bahan bakarnya juga menjadi lebih banyak. Dikhawatirkan, hal itu akan menambah emisi karbon lebih besar karena armada yang semakin banyak di jalan. “Karena, dengan penggunaan BBM yang lebih banyak, emisi karbon akan jauh lebih tinggi,” tukasnya. 

Baca Juga: Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono: Penyelesaian Masalah Truk ODOL Harus Dibahas Secara Komprehensif

Sebetulnya, kata Adhi, industri mamin pernah mengusulkan agar yang dipersiapkan itu adalah sarana jalannya saja supaya kuat menanggung beban truk yang lebih besar.

Pasalnya, dengan teknologi yang terbaru, truk itu sudah kuat menahan beban yang lebih besar. Tapi dengan catatan, sarana dan prasarana jalan ini harus diperkuat juga, tidak bisa dengan kondisi sekarang, apalagi banyak yang rusak.

Selain itu, lanjutnya, yang perlu dilakukan adalah ketertiban tentang keselamatan. Dalam hal ini, menurutnya, perlu pemilik truk perlu disiplin melakukan pengujian kelayakan kendaraan supaya tidak terjadi kecelakaan. Termasuk pengawasan ditlantas dan LLAJ juga perlu diperketat agar tidak sekedar mengeluarkan KIR. Tapi, harus benar-benar diuji kelayakan laik jalannya sehingga kendaraan yang beroperasi di jalan itu semua sudah sesuai dengan standar keamanan yang ada. 

Baca Juga: Sebelum Terapkan Zero ODOL, Ketua MTI Minta Pemerintah Selesaikan Karut Marut Status dan Fungsi Jalan

“Jadi, menurut saya, itu yang perlu dilakukan. Roadmapnya harus jelas, tahun berapa harus ngapain, pemerintah harus melakukan apa, pelaku usaha harus apa, aparat keamanan termasuk dishub, LLAJ, ditlantas itu harus apa. Itu semua harus jelas sehingga tidak menjadi beban, utamanya bagi industri mamin yang kontribusinya hampir tujuh persen dari total PDB kita,” tegasnya.