Dia juga mengatakan, yang harus dicek dalam hal ODOL ini sebetulnya adalah jasa transporternya dan bukan pengguna atau industri pemilik barangnya. “Kalau industri mamin itu kebanyakan pengguna, yang harus dicek itu adalah jasa transporternya. Karena, kita biasanya memakai pihak ketiga untuk mengangkut barang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui, persoalan larangan truk ODOL akan menjadi pembahasan utama lintas kementerian. Dia menyebut, persoalan truk ODOL tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PU.

Dia menambahkan, pelarangan truk ODOL sampai saat ini masih menjadi diskusi utama lintas kementerian "ODOL, tuh, pasti akan jadi diskusi utama antar Kemenko. Sebetulnya Kemenko Ekonomi point of view lain lagi, Kemenko Infrastruktur point-point of view-nya beda lagi. Memang harus sinergi, cuman kami harus cari titik tengahnya," ujar Dody.

Baca Juga: Ian Sudiana: Perkuat Alternatif Moda Transportasi Logistik Untuk Benahi Isu Zero ODOL

Menurut Dody, larangan truk ODOL baik di jalan nasional maupun jalan tol belum bisa dilakukan sepenuhnya. Sebab, melarang truk ODOL dapat menaikkan inflasi dan terjadinya peningkatan biaya logistik.

Disisi lain, dia tak menampik bahwa kerusakan jalan dan kecelakaan yang disebabkan truk ODOL kerap terjadi. Hal ini membuat Kementerian PU merasa kesulitan untuk preservasi jalan di tengah keterbatasan anggaran.

"Melarang (truk) ODOL 100 persen mungkin juga dalam kondisi sekarang belum bisa. Ya, karena bisa menaikkan inflasi dan seterusnya, lah. Tapi tidak kami larang juga tidak bisa, karena keterbatasan anggaran akan membuat kemudian kemampuan kami untuk melakukan preservasi jalan turun," tuturnya.***

Baca Juga: Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono: Penyelesaian Masalah Truk ODOL Harus Dibahas Secara Komprehensif