Isu Pemakzulan Versus Penegakan Konstitusi di Negara Demokrasi
- Penulis : M. Ulil Albab
- Senin, 28 April 2025 04:40 WIB

Penelitian lain dari Yance Arizona dalam jurnal Constitutional Review (2017) juga menunjukkan bahwa praktik pemakzulan harus berlandaskan bukti hukum yang kokoh, bukan sentimen massa atau kegaduhan politik. Ia mengingatkan tentang bahaya penggunaan pemakzulan sebagai instrumen politik praktis.
Penghormatan hukum
Demokrasi sejati mengajarkan bahwa mengenai ketidakpuasan pun memiliki aturannya. Demokrasi menegaskan bahwa penghormatan terhadap hukum menjadi syarat mutlak bagi ketertiban bersama.
Lebih jauh, dinamika ini mengajarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun kepercayaan terhadap institusi.
Mahkamah Konstitusi, DPR, KPU, dan MPR adalah bagian dari bangunan besar demokrasi yang tidak boleh dirusak hanya karena ketidaksepahaman terhadap hasil yang ada dan sah secara konstitusi.
Membiasakan diri menghormati putusan institusi, meski terkadang berat, adalah bagian dari pendidikan politik yang harus terus ditumbuhkan di tengah masyarakat, apalagi mereka yang mengatasnamakan diri sebagai tokoh atau sekumpulan tokoh.
Baca Juga: Oposisi Korea Selatan Akan Mulai Pemakzulan Jika Presiden Yoon Suk Yeol Tidak Mau Mundur
Wakil presiden terpilih saat ini sedang mengemban amanah, bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai simbol pilihan rakyat yang harus dihormati. Tugas yang diembannya ke depan tentu tidak ringan, karena harus menghadapi ekspektasi tinggi dari publik, sembari tetap menjaga harmoni di dalam pemerintahan.
Setiap upaya untuk menggoyahkan posisinya, tanpa dasar hukum, justru akan memperlemah kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Di tengah kegaduhan yang mungkin timbul, negara ini memerlukan ketenangan. Ketenangan dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak atau berekspresi.
Karena kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa keras suara yang bersilang pendapat, melainkan dari seberapa teguh rakyat dan pemimpinnya berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Bertemu Partai Berkuasa PPP di Tengah Mosi Pemakzulan
Kekuatan itu terletak pada kesediaan semua pihak untuk menahan diri, memproses perbedaan dengan arif, dan tetap setia pada janji kebangsaan yang telah diwariskan para pendiri republik ini.