Ketiga, mendorong formalisasi sektor informal. Untuk mengatasi masalah tingginya jumlah tenaga kerja di sektor informal, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong UMKM untuk beralih ke sektor formal dengan cara menyediakan tarif pajak yang lebih rendah dan fleksibel bagi UMKM, menyederhanakan prosedur pendaftaran usaha dan pelaporan pajak, memberikan insentif bagi bisnis yang secara sukarela mendaftarkan diri ke sistem pajak dan memanfaatkan teknologi digital untuk membantu UMKM dalam perhitungan dan pelaporan pajak mereka.

Brasil telah menerapkan sistem Simples Nacional yang memberikan tarif pajak sederhana bagi UMKM dan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Model ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam meningkatkan formalitas sektor usaha kecil dan menengah.

Keempat, meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas meliputi penyediaan laporan publik tentang bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional, meningkatkan pengawasan terhadap korupsi dan kebocoran pajak dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang lebih cepat dan adil.

Baca Juga: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, IPKI Bentuk Kepengurusan Tingkat Pusat Sebagai Amanat Kongres Bali

Administrasi pajak yang efektif merupakan alat yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatkan rasio pajak, mengurangi biaya kepatuhan, mendukung formalisasi bisnis, dan membangun kepercayaan investor, pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana bisnis berkembang dan lebih banyak lapangan kerja tersedia.

*Dr Aswin Rivai SE MM adalah Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB UPN Veteran Jakarta. ***