WHO: Target Bantuan Harian ke Gaza 500-600 Truk Setiap Hari Pascagencatan Senjata
- Penulis : M. Ulil Albab
- Sabtu, 18 Januari 2025 05:44 WIB
Menjawab pertanyaan lanjutan tentang apakah ada perubahan dalam aliran bantuan dan misi WHO sejak pengumuman kesepakatan gencatan senjata, ia menjawab situasinya "masih sama."
“Saat ini, bantuan yang masuk ke Gaza masih lambat,” katanya, seraya mendesak agar hal itu "pasti" bakal berubah dalam beberapa pekan mendatang.
Pada Rabu, 15 Januari 2025, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengumumkan keberhasilan mediator mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, dengan implementasi yang dijadwalkan mulai Minggu, 19 Januari 2025.
Peeperkorn juga menyoroti kerusakan parah pada sistem kesehatan di Gaza, mendesak upaya kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
“Memulihkan sistem kesehatan adalah upaya kolektif yang harus dipandu dan dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan, dan mitra terkait. Kami membutuhkan solusi yang dipimpin oleh Palestina yang sesuai untuk Gaza,” katanya.
“Kami mendesak para donor dan komunitas global untuk menyediakan pendanaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan mendesak maupun jangka panjang.”
Baca Juga: Emir Qatar Berharap Gencatan Senjata Gaza Akhiri Penghancuran, Pembunuhan
“Dibutuhkan lebih dari 10 miliar dolar AS (sekitar Rp163,58 triliun) untuk memenuhi kebutuhan pemulihan sistem kesehatan,” tegasnya.
Lingkungan yang kondusif diperlukan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang digariskan dalam kesepakatan gencatan senjata, tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya jaminan akses yang bebas, tanpa hambatan, dan aman untuk mengirimkan pasokan penting melalui semua saluran dan perbatasan.
Baca Juga: AS Bertekad Cegah Hamas Kembali Memerintah Gaza Pascagencatan Senjata dengan Israel
Peeperkorn juga mengingatkan perlunya pergerakan yang bebas, aman, dan tanpa syarat bagi penduduk Gaza serta pekerja kemanusiaan, perlindungan aktif terhadap fasilitas kesehatan dan warga sipil, serta peningkatan aliran bantuan.