ORBITINDONESIA.COM - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyatakan pada Kamis, 12 Desember 2024 bahwa dia tidak memahami alasan di balik tuduhan makar terhadap dirinya usai memberlakukan darurat militer di negara itu.

“Menganggap langkah darurat untuk menyelamatkan negara sebagai tindakan perang saudara yang menghancurkan negara adalah ancaman serius bagi konstitusi dan sistem hukum kita,” ujar Yoon Suk Yeol dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh YTN.

Yoon Suk Yeol juga mengaku tidak memahami bagaimana langkah konstitusional itu, yang diambilnya "ketika tidak ada pilihan lain", dapat diartikan sebagai tindakan makar.

Baca Juga: Trauma Rakyat Korea Selatan, Negara Demokrasi yang Pernah Alami 16 Kali Darurat Militer

Yoon menambahkan bahwa pemberlakuan darurat militer dilakukan untuk "melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan."

Dia menyebut keputusannya itu diambil berdasarkan "penilaian politik yang sangat terukur."

Menurut Yoon, jika kekuatan politik yang berkuasa berusaha menggambarkan dirinya sebagai kriminal, mereka bisa menimbulkan kerusakan serius bagi Korsel.

Baca Juga: Presiden Yoon Suk Yeol Dicekal ke Luar Negeri, Serba Serbi Darurat Militer Korea Selatan

“Saat ini, oposisi membahayakan keamanan negara dan warga negara... tidak jelas partai mana yang mereka wakili dan untuk negara mana parlemen ini berdiri,” kata Yoon. Dia juga berjanji untuk melawan upaya pemakzulan terhadap dirinya.

“Saya akan berjuang bersama rakyat hingga akhir... Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan integritas,” tegasnya.

Di hari yang sama, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korsel, menyerukan dukungan terhadap pemakzulan Yoon sebagai sikap resmi partai itu, meski sebelumnya mereka mendukung pengunduran diri Yoon secara sukarela.

Baca Juga: Jenderal AD Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Perintahkan Seret Anggota Parlemen Selama Darurat Militer

Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan dalih bahwa kelompok oposisi bersimpati pada Korea Utara dan merencanakan “pemberontakan.”