ORBITINDONESIA.COM - Beberapa minggu lalu, Al Jazeera menerbitkan film dokumenter pendek berjudul Starving Gaza tentang kebijakan Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang selama genosida yang sedang berlangsung.

Film ini menceritakan perjuangan para dokter untuk menyelamatkan nyawa anak-anak dan bayi yang kekurangan gizi parah di bawah kondisi mengerikan akibat penargetan sistematis Israel terhadap sistem perawatan kesehatan Gaza.

Film ini juga menceritakan bagaimana Departemen Luar Negeri AS pemerintahan Biden, yang menentang para ahlinya sendiri, secara tidak masuk akal mengklaim bahwa Israel tidak memblokir bantuan kemanusiaan. Ini untuk menghindari larangan berdasarkan hukum AS atas ekspor senjata ke negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia berat, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca Juga: PBB: Persediaan Makanan di Gaza Akan Habis Kurang dari 2 Pekan, Tepung Terigu Cuma 1 Pekan

Lalu ada narasi bahwa Biden/Harris telah bekerja tanpa lelah untuk gencatan senjata tetapi Hamas menolak untuk menerimanya. Padahal hambatan sebenarnya adalah desakan Netanyahu untuk memberantas Hamas dengan memberantas Gaza dan penduduknya, dengan dukungan AS.

Pemerintahan Biden/Harris sejak awal telah mencoba menjauhkan diri dari kebijakan Israel yang menggunakan kelaparan sebagai senjata perang sambil mengedipkan mata pada Israel agar tetap melanjutkan #GenosidaGaza, termasuk memveto 3 resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.

Di bawah pemerintahan Presiden Joseph R. Biden, pemerintah AS telah menggambarkan dirinya sebagai pihak yang sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, tempat Israel telah melancarkan serangan militer yang menghancurkan yang oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 26 Januari 2024 dinilai sebagai genosida yang masuk akal.

Baca Juga: Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Diduga Tewas Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza

Pada 3 Maret 2024, Wakil Presiden Kamala Harris mengakui situasi yang "menghancurkan" di Gaza, tempat orang-orang yang "kelaparan" terpaksa memakan dedaunan dan pakan ternak, wanita melahirkan bayi yang kekurangan gizi, dan anak-anak "meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi."

Ia menuai tepuk tangan meriah karena mengatakan, "Mengingat skala penderitaan yang sangat besar di Gaza, harus ada gencatan senjata segera."

Dalam Pidato Kenegaraannya pada 7 Maret, Biden menyatakan, “Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional untuk mendapatkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza.” Ia mengumumkan bahwa militer AS akan “memimpin misi darurat untuk membangun dermaga sementara di Mediterania di pantai Gaza” sehingga bantuan kemanusiaan dapat dikirim melalui kapal.

Baca Juga: RS Indonesia di Gaza Utara Kembali Diserang Pasukan Israel, Pasien dan Staf Medis Panik

Biden juga mengatakan bahwa pemerintahannya telah “bekerja tanpa henti untuk menetapkan gencatan senjata segera” yang akan “meredakan krisis kemanusiaan yang tak tertahankan”.

“Kami telah sangat, sangat jelas tentang kekhawatiran kami atas situasi kemanusiaan di sana dan betapa tidak dapat diterimanya begitu banyak orang yang sangat membutuhkan,” Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan.

“Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional untuk mendapatkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza.”

Baca Juga: Menlu Jerman Annalena Baerbock Diprotes Karena Membenarkan Serangan Israel di Gaza Utara

Namun kenyataannya adalah bahwa pemerintah AS telah sepenuhnya mendukung serangan militer Israel terhadap penduduk sipil Gaza, termasuk dengan mempersenjatai Israel dan berulang kali memblokir resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Secara transparan, keinginan yang dicanangkan pemerintahan Biden untuk membantu rakyat Gaza merupakan upaya hubungan masyarakat sinis yang bertujuan untuk mencoba menciptakan ilusi bahwa pemerintah AS tidak terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang terus dilakukan Israel.

Pemerintahan Biden berusaha menjauhkan diri dari tanggung jawab atas bencana kemanusiaan tersebut karena dukungan yang telah hilang dari anggota partai Demokratnya sendiri, dan dengan ICJ yang telah menilai situasi tersebut sebagai genosida.

Baca Juga: Kemlu RI Kutuk Keras Blokade dan Serangan Berulang Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara

Pejabat pemerintah AS tidak diragukan lagi termotivasi oleh keinginan untuk menghindari potensi tuduhan keterlibatan di masa mendatang dan gagal dalam kewajiban moral dan hukumnya sendiri berdasarkan Konvensi Genosida 1948 untuk bertindak guna mencegah genosida.

(Dikutip dan diedit dari tulisan jurnalis independen Jeremy R. Hammond). ***