Pejabat Uni Eropa Josep Borrel Kecam AS Karena Beri Israel Kelonggaran tentang Kondisi Kemanusiaan di Gaza
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Jumat, 18 Oktober 2024 02:45 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Kamis, 17 Oktober 2024 mengecam pemerintah Amerika Serikat karena memberi waktu tambahan selama sebulan kepada Israel padahal sudah "terlalu banyak orang" di Gaza yang terbunuh.
Josep Borrel merujuk kecamannya itu pada peringatan AS terhadap Israel untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di daerah pendudukan di Jalur Gaza.
"Mereka memberi penundaan satu bulan" di mana "terlalu banyak orang" akan terbunuh, kata Josep Borrell kepada wartawan di sela-sela rapat Dewan Uni Eropa di Brussel.
Melalui surat, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menlu AS Antony Blinken memperingatkan Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam sebulan ke depan, atau akan dijatuhi embargo senjata oleh AS.
Borrell juga mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang "diserang dari semua sisi oleh pemerintah Israel". Ia berharap Dewan Uni Eropa akan mengecam keras serangan pasukan Israel terhadap UNIFIL.
Israel telah melukai sejumlah anggota UNIFIL (Pasukan Sementara PBB di Lebanon) dalam beberapa serangan terbaru, sehingga dikritik masyarakat internasional karena serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dianggap melanggar hukum internasional.
Baca Juga: Media: AS Ingatkan Israel Risiko Embargo Senjata Jika Situasi Kemanusiaan di Gaza Tak Membaik
Borrell menambahkan bahwa PBB sedang diserang di berbagai lini oleh pemerintah Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dianggap anti-Yahudi.
Selain itu, UNRWA dituduh sebagai organisasi teroris dan dilarang beroperasi di wilayah Israel, dan seluruh sistem PBB sedang diserang.
Borrell sebelumnya juga mengkritik permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menarik pasukan UNIFIL.
UNIFIL dibentuk pada Maret 1978 untuk memastikan penarikan Israel dari Lebanon, dan membantu pemerintah Lebanon memulihkan otoritas di wilayah tersebut.
Mandat misi PBB itu telah diperluas selama bertahun-tahun, terutama setelah perang Israel-Hezbollah pada 2006, untuk memantau gencatan senjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Mandat UNIFIL terakhir kali diperbarui dengan suara bulat dari para anggota Dewan Keamanan PBB pada Agustus.
UNRWA mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya sejak Januari 2024, ketika Israel menuduh 12 dari ribuan karyawannya di Gaza terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.
Di tengah penyelidikan terhadap tuduhan tersebut, sedikitnya 16 negara, termasuk AS, menghentikan atau menangguhkan pendanaan UNRWA.
Penangguhan itu menyebabkan upaya UNRWA membantu penduduk Gaza yang mengalami potensi kelaparan terganggu.
Baca Juga: Menlu Mesir Badr Abdelatty Minta Tindakan "Tegas dan Segera" Setop Serangan Israel di Gaza
Namun, sebagian besar donor utama melanjutkan bantuan setelah tinjauan independen yang dilakukan terhadap UNRWA mendapati Israel tidak memberikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang dipaksa meninggalkan tanah mereka.
Sejak 23 September, Israel secara dramatis meningkatkan gempuran di seluruh Lebanon atas dalih mengincar Hizbullah. Gempuran itu telah menewaskan setidaknya 1.437 orang, melukai lebih dari 4.123 orang, dan membuat sedikitnya 1,34 juta orang mengungsi.
Baca Juga: Linda Thomas-Greenfield: AS Peringatkan Israel Agar Tidak Gunakan Kebijakan Kelaparan di Gaza
Rentetan serangan udara tersebut merupakan eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak Israel memulai perang di Jalur Gaza.
Sudah lebih dari 42.400 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, terbunuh sejak awal perang Israel di Gaza -- setelah Hamas melancarkan serangan lintas batas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu.
Israel memulai invasi darat ke Lebanon pada 1 Oktober.***