Pejabat Uni Eropa Josep Borrel Kecam AS Karena Beri Israel Kelonggaran tentang Kondisi Kemanusiaan di Gaza
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Jumat, 18 Oktober 2024 02:45 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Kamis, 17 Oktober 2024 mengecam pemerintah Amerika Serikat karena memberi waktu tambahan selama sebulan kepada Israel padahal sudah "terlalu banyak orang" di Gaza yang terbunuh.
Josep Borrel merujuk kecamannya itu pada peringatan AS terhadap Israel untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di daerah pendudukan di Jalur Gaza.
"Mereka memberi penundaan satu bulan" di mana "terlalu banyak orang" akan terbunuh, kata Josep Borrell kepada wartawan di sela-sela rapat Dewan Uni Eropa di Brussel.
Melalui surat, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menlu AS Antony Blinken memperingatkan Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam sebulan ke depan, atau akan dijatuhi embargo senjata oleh AS.
Borrell juga mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang "diserang dari semua sisi oleh pemerintah Israel". Ia berharap Dewan Uni Eropa akan mengecam keras serangan pasukan Israel terhadap UNIFIL.
Israel telah melukai sejumlah anggota UNIFIL (Pasukan Sementara PBB di Lebanon) dalam beberapa serangan terbaru, sehingga dikritik masyarakat internasional karena serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dianggap melanggar hukum internasional.
Baca Juga: Media: AS Ingatkan Israel Risiko Embargo Senjata Jika Situasi Kemanusiaan di Gaza Tak Membaik
Borrell menambahkan bahwa PBB sedang diserang di berbagai lini oleh pemerintah Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dianggap anti-Yahudi.
Selain itu, UNRWA dituduh sebagai organisasi teroris dan dilarang beroperasi di wilayah Israel, dan seluruh sistem PBB sedang diserang.
Borrell sebelumnya juga mengkritik permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menarik pasukan UNIFIL.
UNIFIL dibentuk pada Maret 1978 untuk memastikan penarikan Israel dari Lebanon, dan membantu pemerintah Lebanon memulihkan otoritas di wilayah tersebut.