Pada 2018, Australia menjadi negara pertama yang melarang Huawei ikut serta dalam pengembangan 5G-nya, setelah peringatan keamanan dari Amerika Serikat (AS) terkait potensi operasi mata-mata oleh China. Inggris, Selandia Baru, Jepang, dan Kanada mengikuti jejak ini dalam beberapa tahun berikutnya.

AS juga memimpin operasi untuk mengatur TikTok, dengan negara bagian Montana melarang platform media sosial itu sepenuhnya, demi mengutip risiko keamanan.

TikTok menanggapinya dengan meluncurkan kampanye yang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan China, serta memulai inisiatif untuk merelokasi semua data pengguna AS agar dikelola oleh Oracle, sebuah perusahaan Amerika.

Baca Juga: Peneliti CIPS Muhammad Nidhal: Penyebab Judi Online Marak adalah Literasi Digital dan Keuangan yang Rendah

Sementara itu, Islandia mengambil langkah lebih jauh dalam hal privasi data warga, dan memiliki salah satu kebijakan pengelolaan data paling ketat di dunia.

Di sejumlah negara lain, pengguna biasanya harus menolak pengumpulan informasi mereka, sedangkan di Islandia, pengguna harus memberikan persetujuan eksplisit agar perusahaan teknologi dapat mengumpulkan informasi mereka.

Regulasi konten
Berbagai negara juga telah memperkenalkan kebijakan yang bertujuan mengekang dan memantau ujaran kebencian, berita palsu, dan konten politik, yang sering kali bentrok dengan kebijakan kebebasan berpendapat perusahaan teknologi.

Baca Juga: Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto Jelaskan Konsep Gigabit City untuk Percepat Transformasi Digital Nasional

Beberapa minggu lalu, X dilarang di Brasil setelah pemiliknya, Elon Musk, menolak untuk melarang akun-akun yang oleh Mahkamah Agung negara tersebut dianggap menyebarkan "misinformasi pemilu".

Australia juga baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang dapat mendenda perusahaan media sosial hingga 5 persen dari pendapatan global mereka jika mereka gagal menangani "misinformasi berbahaya".

Sebagai tanggapan, Musk menyebut Mahkamah Agung Brasil "diktator" dan pemerintah Australia "fasis", bahkan memohon kepada pemerintah AS untuk campur tangan dalam kasus Brasil tersebut.

Baca Juga: Dosen TI Universitas Mulawarman, Zainal Arifin Soroti Sisi Krusial Menjaga Keamanan Data di Era Digital

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membalas komentar tersebut dengan mengatakan bahwa X memiliki tanggung jawab sosial untuk mengelola konten berbahaya.