Melalui platform telegram, Hamas mengingatkan bahwa Israel mengabaikan putusan Mahkamah Internasional (ICJ), yang mendesak negara Zionis itu mencegah setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan genosida.

Hamas menyebut bahwa pemerintahan AS dan pemerintahan Israel, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan pembantaian tersebut, dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan agresi ini.

Sementara itu, pihak Kepresidenan Palestina memperingatkan bahwa rencana serangan Israel terhadap Kota Rafah di Gaza selatan, yang berbatasan dengan Mesir, merupakan pelanggaran nyata yang tidak bisa diterima.

Baca Juga: Sedikitnya 1.000 Masjid di Gaza Hancur Diserang Israel, Rekonstruksinya Butuh Anggaran 500 Juta Dolar AS

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa, Kepresidenan Palestina di Tepi Barat dengan keras menolak dan mengutuk pernyataan Netanyahu tentang "rencana untuk memperluas serangan Israel ke Provinsi Rafah yang padat penduduk".

Sama seperti Hamas, Kepresidenan Palestina menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari serangan tersebut, dan juga menekankan "tanggung jawab khusus pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah eskalasi yang dapat menimbulkan bencana."

Sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 28.000 warga Palestina telah terbunuh. Selain itu, 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur, menurut data dari PBB.

Baca Juga: Kejahatan Kemanusiaan: Lebih 25.000 Warga Palestina di Gaza Terbunuh Akibat Genosida Israel

Respons

Bagaimana respons negara tetangga di sekitar Jalur Gaza? Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu, 11 Februari 2024 memperingatkan “dampak mengerikan” akibat serangan darat di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang direncanakan Israel.

Mesir menyerukan persatuan upaya internasional dan regional untuk mencegah rencana serangan terhadap Rafah, yang saat ini menampung sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina yang menganggap kota tersebut daerah aman terakhir di Gaza.

Baca Juga: Hari Holocaust Internasional, Genosida Gaza, dan Standar Ganda Terhadap Perilaku Israel di Palestina

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, 10 Februari 2024 ketika Israel bersiap untuk melancarkan operasi darat di Rafah.