Prinsip-prinsip tidak bisa dipungut sembarangan, melainkan harus disuling dari pengalaman hidup bersama di masa lalu. Itu sebabnya, mengapa prinsip dan tata kelola negara tidak bisa sekadar dikopi paste dari pengalaman bangsa lain.

Pada musim semi tahun 1990, sekitar dua lusin ahli konstitusi, hukum dan hakim dari dunia Barat berkumpul di Praha dalam rangka membantu pembuatan draft konstitusi baru bagi negara-negara Eropa Timur dengan memasukkan nilai-nilai dan tata kelola yang berlaku di dunia Barat.

Akan tetapi, tanpa pemahaman terhadap kompleksitas struktur sosial dan pengalaman belajar sosial dari masyarakat yang bersangkutan, instalasi tata kelola baru itu terbukti tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pengalaman tersebut Clayton M. Christenson (2019) menyimpulkan bahwa “Institusi sosial itu merefleksikan nilai masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu, membangun institusi yang kuat tidaklah sesederhana “mengekspor” apa yang bisa berjalan di suatu tempat ke tempat lain.”

Baca Juga: CATATAN RINGAN: Repotnya Jadi Wartawan Metro TV dan Lapisan Terbawah Dalam Kasta Politik

Dengan kata lain, menemukan prinsip sebagai tambatan visi ke depan, harus merupakan intisari dari budaya masyarakat.

Budaya dalam pengertian ini, sebagaimana didefiniskan oleh profesor MIT, Edgar Schein (1988), adalah: “Cara bekerja sama menuju tujuan bersama yang telah terbukti berhasil dan diikuti secara berulang oleh masyarakat, yang membuat banyak orang bahkan tidak terpikir untuk mencoba cara lain.”

Setelah melalui pengkajian dan pembelajaran lintas-kultural dan lintas-zaman, para pendiri bangsa tiba pada kesimpulan, bahwa prinsip dasar sebagai tambatan visi bangsa Indonesia, yang muncul sebagai refleksi budaya yang telah terbukti efektif dalam mengarungi kehidupan bersama itu terkristalisasi dalam Pancasila.

Yang pada dasarnya, prinsip Pancasila sendiri tumbuh di atas landasan budaya gotong-royong.

Baca Juga: Baru Teori, Ini 3 Cara Kalahkan Unicron the Chaos Bringer di Film Transformers Rise of the Beasts