Oleh: Dr. Usmar. S.E., M.M, Dekan FEB Univ. Moestopo & Peneliti Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy

ORBITINDONESIA.COM - Menyingkap tabir nilai anggapan konvensional yang keliru tentang kemiskinan, belakangan hadir menjelang Pilpres 2024 di ruang publik. Pasalnya, penurunan drastis angka Covid-19 di Indonesia menyisakan isu keparahan kemiskinan.

Kemiskinan di negara-negara berkembang dinilai sebagai perspektif budaya, meminjam terminologi Izzeldin Bakhit (Attacking The Roots of Poverty, by Marburg Consult, 1996).

Kemiskinan yang diakibatkan pandangan penyederhanaan yang menyesatkan itu memunculkan persepsi, sehingga kemiskinan sebagai kepentingan manusia multidimensi tidak lagi tercakup di dalamnya.

Baca Juga: Daftar Pemain Drakor The Escape of the Seven, Ada Aktor Penthouse Mulai Dari Uhm Ki Joon Hingga Yoon Jong Hoon

Perlu diketahui, keparahan persepsi kemiskinan di Indonesia berada di kepala orang- orang yang terkalahkan. Bahkan, senjata laras pajang banalitas elit politik yang selalu tak sadarkan diri.

Artinya, ketidakmampuan kaum miskin menghadapi perubahan yang cepat dan radikal, biasanya dijadikan pembenaran untuk mengalihkan isu seksi kemiskinan itu menjadi hal-hal remeh-temeh dengan menggantinya dengan bantuan sesaat yang menyenangkan masyarakat.

Kesulitan masyarakat pun dianggap sepi, dan eksekusi pemimpinnya melakukan penawaran agregat kepada rakyatnya. Realitas pemimpin selalu berpegang pada nuansa imajiner yakni, “cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu.”

Ketika perubahan dramatis seperti, pertumbuhan dan tekanan populasi, perubahan struktur sosial dan ekonomi, bahkan perubahan teknologi, ekologi, serta perang dan perselisihan warga, tak direspon secara solutif.

Baca Juga: Hasil Drawing Fase Grup Piala Dunia U17 2023, Indonesia Tempati Grup A Bersama Ekuador