Oleh: Dr. Usmar. S.E., M.M, Dekan FEB Univ. Moestopo & Peneliti Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy

ORBITINDONESIA.COM - Menyingkap tabir nilai anggapan konvensional yang keliru tentang kemiskinan, belakangan hadir menjelang Pilpres 2024 di ruang publik. Pasalnya, penurunan drastis angka Covid-19 di Indonesia menyisakan isu keparahan kemiskinan.

Kemiskinan di negara-negara berkembang dinilai sebagai perspektif budaya, meminjam terminologi Izzeldin Bakhit (Attacking The Roots of Poverty, by Marburg Consult, 1996).

Kemiskinan yang diakibatkan pandangan penyederhanaan yang menyesatkan itu memunculkan persepsi, sehingga kemiskinan sebagai kepentingan manusia multidimensi tidak lagi tercakup di dalamnya.

Baca Juga: Daftar Pemain Drakor The Escape of the Seven, Ada Aktor Penthouse Mulai Dari Uhm Ki Joon Hingga Yoon Jong Hoon

Perlu diketahui, keparahan persepsi kemiskinan di Indonesia berada di kepala orang- orang yang terkalahkan. Bahkan, senjata laras pajang banalitas elit politik yang selalu tak sadarkan diri.

Artinya, ketidakmampuan kaum miskin menghadapi perubahan yang cepat dan radikal, biasanya dijadikan pembenaran untuk mengalihkan isu seksi kemiskinan itu menjadi hal-hal remeh-temeh dengan menggantinya dengan bantuan sesaat yang menyenangkan masyarakat.

Kesulitan masyarakat pun dianggap sepi, dan eksekusi pemimpinnya melakukan penawaran agregat kepada rakyatnya. Realitas pemimpin selalu berpegang pada nuansa imajiner yakni, “cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu.”

Ketika perubahan dramatis seperti, pertumbuhan dan tekanan populasi, perubahan struktur sosial dan ekonomi, bahkan perubahan teknologi, ekologi, serta perang dan perselisihan warga, tak direspon secara solutif.

Baca Juga: Hasil Drawing Fase Grup Piala Dunia U17 2023, Indonesia Tempati Grup A Bersama Ekuador

Tak cuma itu, tercerabutnya akar budaya lokal yang digantikan dengan budaya global menimbulkan perbenturan ruang hidup dan kehidupan seringkali abai. BPS mencatat secara nasional, tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54 persen), tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 yang mencapai 9,71 persen (Republik.co.id, Semarang, 2023).

Upaya sadar yang dilakukan Pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan sudah relatif baik dan patut diapresiasi. Betapa tidak, Kementerian Keuangan membuat langkah kebijakan stimulus untuk perekonomian nasional dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 87,55 triliun, yang diperuntukkan bagi bantuan perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan dana insentif daerah.

Pemerintah pun tak main-main dalam pemulihan ekonomi nasional di era Covid-19 ini. Anggaran berkisar Rp 695,2 triliun atau setara 4,2 persen dari PDB pada 2021 digelontorkan dan meningkat tajam menjadi Rp 800 Triliun pada 2023. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, secara spasial berapa dan bagaimana penurunan kemiskinan dalam konteks di Jawa Tengah?

Baca Juga: Hasil Pekan ke 12 BRI Liga 1, di Hadapan Para Semeton Bali United Takluk dari RANS Nusantara FC

Realitas Kemiskinan di Jawa Tengah

Jika kita memotret realitas Indeks Kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 0,42 persen pada September 2022. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan nasional, yakni 0,38 persen atau rata-rata di Pulau Jawa yakni 0,28 persen.

Menurut BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk kabupaten dan kota dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa.

- Tahun 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa, meningkat sebesar 226,466 jiwa (0,62 persen).

- Tahun 2022 sebanyak 37.032.410 Jiwa, meningkat sebesar 289.909 jiwa (0,78 persen).

Pada 2023, dari jumlah penduduk Jawa Tengah 37,03 juta jiwa, di tingkat Kabupaten/Kota terdapat sekitar 26,36 juta orang relatif miskin. Ini meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Sementara persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022 (BPS Jateng, 16 Januari 2023).

Tingkat keparahan kemiskinan ini tak lepas dari proses permasalahan yang kompleks, yang melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan. Antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Baca Juga: Dr KH Amidhan Shaberah: Berwajah Imut tapi Teroris

Kompleksitas permasalahan kemiskinan ini, membuat upaya pengentasan kemiskinan akan terasa sulit (Laeli Sugiyono, Sriningsih, Analisis Potensi Penyebab Rumah Tangga Miskin Jawa Tengah, Jurnal, 2018).

Kendati, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh impresif. Bahkan, pada Triwulan IV – 2021 dengan persisten di atas lima persen. Kemudian, secara year on year (yoy) ekonomi tumbuh 5,72 persen pada Triwulan III – 2022. Tetapi, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah tak serta merta membaik.

Dari sisi APBD Jawa Tengah pada TA 2023 menetapkan anggaran sebesar Rp 25,73 Triliun, sedangkan anggaran belanja daerah tercatat Rp 26,30 triliun atau defisit Rp 572,2 juta. Memang tata kelola keuangan akuntabel dan transparan, sehingga Jawa Tengah acapkali mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian).

Predikat WTP yang ke-12 kali berturut-turut diperoleh Pemerintah Jawa Tengah disampaikan oleh BPK sebagai wujud tertib administrasi dalam tata Kelola Keuangan Daerah. Ironisnya, sejak TA 2022 serapan anggaran selalu berada kurang dari 59 persen dalam time schedule (due date)?

Baca Juga: Pentingnya Nutrisi dan Vitamin untuk Kesehatan Rambut

Indikator ini menunjukkan anggaran proyek swasta dan program pemerintah daerah tak berjalan sebagaimana mestinya. Minimnya partisipasi semua pihak, pertanda aliran keuangan daerah stagnan dan tak  tepat sasaran untuk tidak dikatakan deviasi di atas 10 persen.

Tak hanya itu, serapan anggaran dan prioritas program kemiskinan yang diamanatkan undang-undang tak menyentuh aspek basic individual needs, yakni, keparahan kemiskinan.

Kecemasan pun terjadi di mana Gubernur Jawa tengah menginstruksikan perlunya dibuat e-verval, elektronik verifikasi dan validasi yang dimaksudkan untuk memastikan data kemiskinan ekstrim itu konkret.

Tim koordinasi lintas institusi itu dibentuk. Namun lagi-lagi tim tersebut tak mampu membaca dan mengukur akar masalah kemiskinan secara substansial: Apa sesungguhnya yang dimaksud perangkap kemiskinan? Kapan terjadi, apa penyebabnya, serta bagaimana mengatasinya?

Ketidakmampuan membaca dan mengukur perangkap kemiskinan ini merupakan suatu jawaban dari pertanyaan mengapa, “sebagian negara mengalami peningkatan kesejahteraan yang cepat, sedangkan sebagian lagi justru masih berkutat dan berputar di sekitar wacana kemiskinan kota. Lihat Indra Maipita, Mengukur Kemiskinan Distribusi dan Pendapatan (UPP STIM YLPN, 2014).

Baca Juga: Prediksi Skor BRI Liga 1: Persib Bandung vs Persikabo 1973, 3 Poin Harga Mati di Derby Pasundan

Membangun Koordinasi Lintas Pemda

Jawa Tengah adalah salah satu fenomena yang masih berkutat pada kemiskinan. Sebut saja, dari 35 kabupaten/kota, daerah miskin berjumlah 18 kabupaten/kota.

Dan ini tentunya adalah persoalan besar yang harus ditangani oleh Gubernur, dalam mengkoordinasikan para bupati dan walikota di Provinsi Jawa Tengah, yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

Ketika ingin menyibak kabut temaram senja kemiskinan di Jawa Tengah, tentu tidak bisa hanya menjadi upaya tunggal seorang Gubernur yang hanya menjadi dirigen dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tetapi semangat bersama seluruh para pimpinan Pemda se-Provinsi Jawa Tengah tersebut harus mau dan mampu untuk bergerak dan bangkit bersama.

Jadi mutlak APBD dan Belanja Daerah Jawa Tengah 2023 yang difokuskan untuk pangkas kemiskinan wajib dialokasikan secepat dan setepat mungkin, sesuai undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada point 2, huruf D: alokasi APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Baca Juga: Megawati dan Gloria Arroyo Bahas Penghapusan Hukuman Mati

Adapun program pemerintah pusat di era Covid-19, seperti program bantuan perlindungan sosial, insentif usaha dan bantuan UMKM, yang digelontorkan dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi dana untuk UMKM di Brebes, Pemalang, Blora dan lainnya sedikit membuat terhibur masyarakat yang sehari-hari harus menjalani hidup di bawah garis kemiskinan.

Betapa tidak, persentase penduduk miskin pada September 2022 naik menjadi 9,57 persen. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, tercatat terdapat 200 ribu kemiskinan baru muncul di September 2022. (detikNews, 14 Feb 2023).

Secara geografis Jawa tengah adalah wilayah strategis yang terhubung langsung dan memiliki infrastruktur jalan Tol ke wilayah ibu Kota Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Semestinya wilayah ini dapat berkembang baik jika dilihat dari potensi sumber daya alam dan perekonomiannya.

Baca Juga: Sandiaga Uno Ajak Komunitas di Sragen Perkuat Inovasi, Kolaborasi, dan Kreativitas

Bahkan sesuai undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah diamanahkan tentang Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Ditambah jaminan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (BPKAD Jawa Tengah, 23 Februari 2023).

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari dasar peraturan tersebut, sebenarnya perangkat undang- undang dan Peraturan Pemerintah hendaknya berbanding lurus antara kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di sini lah letak fokus utama yang harus dituntaskan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota di Jawa Tengah.

Baca Juga: Sandiaga Uno Topping Off Poltekpar Solo Raya di Jawa Tengah: Pengelolaan Awal Oleh Poltekpar Bali

Tantangan Ganjar Dalam Kontestasi Pilpres

Jelang pesta demokrasi 2024, sejumlah parpol telah mengusung capresnya masing- masing, tanpa terkecuali PDIP pun mengusung kadernya sendiri. Yakni, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang berhasil melenggang ke arena kontestasi pemilu mendatang berkat kepiawaiannya memanfaatkan era teknologi digital.

Era teknologi digital sering membuat kejutan masa depan “future shock.” Hal ini juga mengingatkan kita kepada Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat, Barack Obama. Untuk pertama kalinya, Presiden AS ke-44 ini berkulit hitam di mana sejarah perbudakan masa lalu masih membekas dan Obama banyak ditentang oleh lawan-lawan politiknya.

Walhasil, Barack Obama dari partai Demokrat menang dalam pemilihan dan dilantik pada Januari 2009. Proses perjalanan karier Obama, pernah menjadi senator Junior dari Illinois dua periode.

Yang menarik dari Obama, ia tahu persis bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk membuat pesan, agar mudah dicerna pemilih dalam mencapai tampuk kekuasaan kursi orang nomor satu di AS.

Tim sukses Obama melakukan political branding yang memanfaatkan media sosial dan jaringan televisi. Sulitnya menjangkau 51 negara bagian di AS, konsep kampanye politiknya diarahkan agar lebih efektif dan efisien.

Kemudahan bertemu pendukung dan tatap muka terbatas dilakukan dan melalui off stage. Jaringan on air dikemas melalui TV, Twitter, Facebook, WA dan lain sebagainya.

Tak heran, popularitas Obama meningkat tajam. Bahkan, bertemu 1.000 orang pendukung di negara bagian ditempuh dengan sangat mudah via media elektronik dan media sosial. Walhasil, dalam hitungan day to day jutaan orang terbentuk opininya.

Viewer pun mudah menangkap pesan politik dengan baik, bahkan subcribe, like, comment and share tentang need for achievement direspon positif dalam kalimat sederhana “everything must change and everything is running well.”

Adalah pesan politik yang terkesan klise “Everything Must Change,” namun tersampaikan dan Obama sukses mengalahkan rivalnya dari Partai Republik John McCain dalam Pemilu 2008. Bahkan pada periode kedua Obama sebagai pertahana dengan mudah mengalahkan lawannya dari Partai Republik, Mitt Romney pada 2012.

Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Teknologi digital juga dimanfaatkan untuk melakukan psywar terhadap berbagai pihak. Media elektronik dan media sosial dalam banyak hal menjadi alat political branding untuk memviralkan dirinya. Tak perlu diragukan, fungsi Youtuber dan cameramen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didayagunakan untuk itu.

Tentu hal tersebut dapat dipahami dan memang harus dilakukan oleh para kandidat, yang ingin ikut kontestasi politik capres dan cawapres. Hal ini mengingat dalam banyak hal, konten video berisi track record berwarna hitam, abu-abu, dan putih yang viral di tangan kawan dan lawan.

Sebut saja, Anies Baswedan yang     diusung Koalisi Perubahan (NasDem, PKS dan Demokrat). Ia harus puas distempel sebagai simbol kekuatan yang ingin membangun sistem khalifah. Begitu pula, Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Raya (Gerindra dan PKB) harus rela dijuluki pembual dalam kejahatan kemanusiaannya sejak 1998.

Yang terakhir   adalah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan PPP, ia harus siap menerima dijuluki laki- laki piktor (pikiran kotor) yang hobinya nonton video porno (bokep). Lihat saja podcast Deddy Corbuzier.

Tantangan Ganjar Pranowo yang diunggulkan sebagai capres pencetak hattrick PDIP, adalah sejauh mana political landscape figur Ganjar Pranowo secara nasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita menoleh angka perolehan pemilu legislatif dan Pilpres 2019.

PDIP dan sosok Jokowi perlu dihadirkan karena memiliki tingkat electoral yang mumpuni. Tahun 2019 jumlah provinsi ada 34. Secara spasial paslon #1 meraih 21 provinsi sesuai  hasil rekapitulasi final KPU, yang menetapkan paslon Jokowi dan Ma’ruf Amin memperoleh 55,50 persen.

Sedangkan, paslon #02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meraih 13 provinsi atau 44,50 persen (Yuyun Pirngadi, Arus Besar Kekuatan Politik Baru, Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

Kemenangan Jokowi – MA menjadi parameter bagi PDIP yang ketika itu berkoalisi 9 parpol papan atas. Hari ini dan esok, koalisi 9 parpol itu telah berubah dan terbelah, kendati belum terbagi habis.

Dari sisi figur Jokowi, model kepemimpinan “blusukan” mampu menyentuh denyut jantung masyarakat. Itu bukti nyata hingga kini yang membuat Jokowi dengan mudah memenangkan Pilpres untuk kali kedua. Ketika itu Jokowi dan PDIP telah memiliki modal sosial.

Bahkan, Jokowi Effect bergerak dinamis, yang membuat relawan-relawan Jokowi dan mak-mak diehard kepadanya berjuang sepenuh hati. Betapa tidak, hasil survey 6 paket program Jokowi yang disukai masyarakat adalah sebagai berikut (sumber: Tempo.co, 2019):

1. Program Indonesia Sehat disukai 83,3 persen
2. Kartu Indonesia Pintar disukai 80,2 persen
3. Program Keluarga Harapan disukai 67,9 persen
4. Pembangunan Infrastruktur disukai 67,2 persen
5. Program Dana Desa disukai 66,1 persen
6. Beras Sejahtera disukai 63,7 persen

Enam paket program Jokowi di bidang kesejahteraan direspon positif di kalangan masyarakat, terutama mak-mak. Ada 10 lembaga survei mempublish dan mencatat Quick Count Paslon #01 vs #02 (sumber: Tempo.co, Rilis 17 April 2019 dan Kompas.com, Rabu 17 April 2019).

Quick Count yang dirilis 10 lembaga survei tersebut ternyata berkorelasi dengan 6 paket program Jokowi yang digemari masyarakat.

Ketika Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres pada 21 Maret 2023 di Batu Tulis, Bogor, respon pubik tak sama dengan ketika menyambut capres Jokowi 2019.

Figur Ganjar Pranowo yang perjalanan kariernya tak ubahnya mengikuti langkah Barack Obama dalam memaksimalkan teknologi digital, harus berhadapan dengan berbagai pertanyaan masyarakat, tentang berita kebiasaannya nonton video porno, gagal mengentaskan kemiskinan, serta tersandung e-KTP saat menjadi anggota DPR RI dua periode.

Hal lain yang perlu dicermati oleh Ganjar Pranowo bersama Gubernur Bali I Wayan Koster adalah kemungkinan di-bully habis sebagai orang yang harus bertanggung jawab, karena pernah mengusik penggemar muda persepakbolaan nasional dalam piala dunia U20.

Kepesertaan Israel yang digugat Ganjar dan Koster dalam relasi sejarah konstitusi memang tak keliru. Hanya saja, reaksi publik Indonesia berlebihan.

Erick Thohir pun akan dituding sebagai seorang mediator yang bermain di air keruh, sebagai Ketua PSSI yang diutus Presiden Jokowi, tapi hasil pertemuannya dengan ketua FIFA tak dipublikasikan ke publik, sehingga menimbulkan sentimen bagi internal PDIP.

Di satu sisi, Indonesia awalnya mendapat kehormatan FIFA untuk menjadi tuan rumah U20, tapi ending-nya harus menerima pil pahit dari FIFA karena ulah Ganjar dan Koster. Praktis, figur Ganjar menjadi buah bibir yang telah melampaui batas dan kini ditinggalkan pemilih floating mass, decided dan pemilih emak-emak yang telah menyetempel Ganjar berwajah Piktor.

Ada tiga kandidat capres yang beredar saat ini, yaitu  Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jika pendaftaran pasangan calon tersebut ditetapkan KPU sekarang ini, maka pemilu akan terjadi dua putaran pemilihan. Merujuk hasil survei tiga besar, suara yang tumbang  adalah pasangan Anies Baswedan.

Selanjutnya, pada putaran kedua, Ganjar Pranowo vs Prabowo Subianto berhadap-hadapan. Kendati PDIP masih memimpin klasemen pertandingan, namun di luar Jawa, Ganjar belum memiliki political landscape (inilah tugas utama timses Ganjar Pranowo).

Elektabilitas Ganjar Pranowo tampaknya akan bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Prabowo sudah ketiga kali menjadi capres dan  cawapres dan kini berada di Kabinet Jokowi. Ada kemungkinan Prabowo mendapat limpahan suara dari hijrahnya pendukung Anies Baswedan pada putaran kedua.

Jika asumsi ini terjadi, maka Prabowo sebagai capres menjadi kompetitor terberat yang harus dihadapi Ganjar Pranowo, dan berpotensi memenangkan pilpres 2024. Peta kekuatan itu dapat dianalisis dari Tren Elektabilitas Partai Politik 2023 dalam persentase seperti di tabel di atas.

Jakarta, 29 Mei 2023 ***