Tak lama kemudian, Donald Trump dalam pidatonya yang menggelegar, menyebut Harvard sebagai “sarang radikalisme sayap kiri.”

“Tak satu dolar pun dari pemerintah seharusnya diberikan kepada kampus yang membiarkan kebencian terhadap Israel. Harvard telah menjadi aib nasional.”

Bukan sekadar ancaman retoris. Pemerintah sungguh bertindak. Dan Harvard, dengan kepala tegak, melawan.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Elon Musk Akhirnya Meninggalkan Donald Trump

-000-

Awal 2024 menjadi titik kritis. Pemerintah AS memulai investigasi resmi terhadap Harvard University. Gelombang protes mahasiswa yang mendukung Palestina dianggap sebagai indikasi meningkatnya antisemitisme.

Akibatnya, Harvard dikenai sanksi administratif besar: pembekuan lebih dari 2 miliar dolar Amerika—dana yang mencakup beasiswa, riset medis, dan program keamanan nasional.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Kecerdasan Spiritual Pun Menjadi Kecerdasan Terpenting

Trump bahkan mengusulkan agar status nirlaba Harvard dicabut. Dalam narasi politik sayap kanan, Harvard adalah simbol musuh ideologis.

Namun Harvard tak tunduk. Bersama American Civil Liberties Union (ACLU), Harvard menggugat pemerintah federal di pengadilan.

Gugatan itu menyatakan:

Baca Juga: Catatan Denny JA: Pembantaian di Final Liga Champions Eropa 2025 dan Filosofi Baru Sepak Bola

• Pemerintah melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara dan berpikir.