ORBITINDONESIA.COM - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah membantah anggota panitia khusus (Pansus) Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) OPD meminta rapat di hotel mewah.

"Tidak benar itu. Tidak ada satu pun anggota pansus yang meminta rapat di hotel," tegas Muhammad Aminurlah dihubungi melalui telepon di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu,11 Mei 2025.

Diketahui permintaan rapat harus di hotel mewah ini diajukan salah satu anggota Pansus. Alhasil, permintaan ini menjadi perbincangan miring di publik Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim: Program Perbaikan Layanan PAM Jaya Perlu Mendapat Dukungan

Publik menilai para wakil rakyat di DPRD NTB tak seharusnya menggelar rapat di hotel mewah di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Tidak hanya itu, tim Pansus Raperda Nomor 11 tahun 2016 yang beranggotakan 19 orang tersebut meminta untuk diberikan uang saku.

Ia mengatakan, belum ada usulan untuk menggelar rapat di hotel, seperti informasi yang beredar.

Baca Juga: Anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat Resmi Jadi Tahanan Kejari Terkait Kasus Asusila Anak

Dia mengaku tidak pernah absen mengikuti rapat pansus pembahasan Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

"Setiap rapat saya ikut. Saya tidak pernah tidak hadir. Selalu hadir, dan tidak ada usulan pansus rapat di hotel," ucap Haji Maman sapaan akrabnya.

Sejauh ini, ia mengaku memang ada usulan dari anggota pansus dari salah satu fraksi untuk melakukan perjalanan dalam daerah. Seperti di Lombok Barat dan Lombok Tengah. "Tapi itu baru usulan dan belum diputuskan," ungkapnya.

Baca Juga: Tri Waluyo DPRD Jakarta Minta Direksi Ancol Izinkan Pedagang Asongan Berjualan

Untuk memaksimalkan perjalanan dalam daerah, sambung Maman, fraksi tersebut mengusulkan kepada eksekutif agar dilakukan rapat. Hal ini guna mempercepat proses pembahasan SOTK.