ANALISIS: Mengapa IHSG Bisa Anjlok yang Memicu Halt Trading
- Penulis : M. Ulil Albab
- Rabu, 19 Maret 2025 11:15 WIB

Tren ini kemungkinan berlanjut hingga 18 Maret, memperparah tekanan pada IHSG. Ketidakpastian global dan domestik mendorong capital outflow dari pasar Indonesia.
Konsumsi Lesu dan Ketidakpastian Kebijakan Prabowo
Konsumsi domestik yang lesu, sebagaimana disebutkan dalam posts on X, menjadi faktor tambahan. Selain itu, ketidakpastian terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat, turut memengaruhi pasar. Investor khawatir terhadap arah kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan baru, terutama jika kebijakan tersebut tidak mendukung pertumbuhan ekonomi atau pasar modal.
Baca Juga: IHSG Diprediksi Lanjutkan Penguatan Seiring Optimisme Seusai Pencoblosan Pemilu 2024
Konteks Tambahan dan Analisis Kritis
Meskipun faktor-faktor di atas sering disebut sebagai penyebab utama, ada aspek yang perlu dilihat lebih kritis. Pemerintah dan BEI mungkin cenderung menyalahkan sentimen global untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik yang lebih dalam, seperti tata kelola ekonomi yang buruk atau korupsi yang masif—yang juga disinggung dalam posts on X sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, rumor mundurnya Sri Mulyani, meskipun dibantah, menunjukkan adanya ketegangan politik internal yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap ke publik. Hal ini diperparah oleh narasi di media sosial yang menyoroti ketidakpercayaan publik terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Baca Juga: Penguatan IHSG dan Optimisme Pasar Modal di Tengah Dinamika Pascapemilu
Kesimpulan
Anjloknya IHSG pada 18 Maret 2025 adalah hasil dari kombinasi faktor domestik (defisit APBN, rumor politik, kebijakan yang tidak ramah bisnis, dan ketidakpastian kebijakan Prabowo) serta faktor global (perlambatan ekonomi dunia, pelemahan rupiah, dan aksi jual investor asing).
Sentimen negatif ini diperkuat oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, yang tercermin baik dari data pasar maupun opini publik di media sosial. Untuk pemulihan, pemerintah perlu memberikan sinyal kebijakan yang lebih jelas dan meyakinkan, serta mengatasi masalah struktural seperti defisit fiskal dan kepercayaan investor.***
Baca Juga: Prabowo Tunjuk Sri Mulyani dan Tiga Wakil Menteri Bertugas di Kementerian Keuangan