Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendukung pembangunan nasional. Tentu saja, kritik dan koreksi atas kebijakan ini tetap penting, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang lebih holistik.

Sebagai contoh, dengan basis pajak yang lebih besar, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan akses pendidikan.

Fenomena frugal living ini juga bisa dilihat dari sisi positif. Gaya hidup hemat dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam konsumsi, mengurangi pemborosan, dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan.

Baca Juga: PT Angkasa Pura Aviasi, Pengelola Bandara Internasional Kualanamu Belum Lunasi Pajak Rp37,31 Miliar

Namun, jika dilakukan secara ekstrem, ini bisa berdampak negatif pada ekonomi makro, terutama jika konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi mulai melemah. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang sangat diperlukan.

Sebagai langkah ke depan, pemerintah dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk memahami pola konsumsi masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, kebijakan pajak dan insentif dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus didorong untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

Baca Juga: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, IPKI Bentuk Kepengurusan Tingkat Pusat Sebagai Amanat Kongres Bali

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada angka-angka di neraca keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan pendekatan berbasis data, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola tantangan ini dengan cara yang konstruktif.

Frugal living mungkin dimulai sebagai bentuk protes, tetapi dengan pendekatan yang tepat, fenomena ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi nasional. ***

Baca Juga: Rumah Tersangka Manipulasi Dokumen Pajak di Bekasi Selatan Digeledah Tim DJP Banten