Oleh karena itu, pada serah terima jabatan, Plt. Menteri Sosial periode September 2024 sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2019-2024 Muhadjir Effendy meminta Menteri Sosial definitif Saifullah Yusuf untuk menyisir serta meningkatkan akurasi dan tata kelola sumber data yang menjadi acuan penyaluran bansos, utamanya DTKS.

Kemensos dan Inisiasi Satu Data Tunggal

Sejalan dengan masukan tersebut, Presiden Prabowo Subianto pada 30 Oktober memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana kesejahteraan sosial melalui bansos.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Rahmat Bagja: Presiden Jokowi Tidak Langgar Netralitas Dalam Pembagian Bansos di Banten

Usai pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan permasalahan yang disoroti Presiden, yakni terkait data yang masih sangat sektoral.

Padahal, kata Presiden, data terpadu sangat menentukan tepat atau tidaknya sasaran bansos yang diberikan pemerintah.

"Selama ini sangat sektoral, dan kemarin kami sudah dipanggil untuk segera menindaklanjuti konsep data tunggal terpadu. Kami berharap sebelum Presiden berangkat ke luar negeri tanggal 8 atau 9 November itu, konsep data tunggal terpadu sudah clear (jelas)," ujar Mensos yang akrab dipanggil Gus Ipul tersebut.

Baca Juga: Pengamat Muhammad Qodari: Bansos Tidak Punya Korelasi untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Oleh karena itu pada hari yang sama, Kemensos langsung menginisiasi pertemuan terbatas dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai ikhtiar awal penyusunan Satu Data Tunggal.

Dari pertemuan hari itu, ketiganya bersepakat untuk lebih dulu melebur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos yang memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data dalam waktu 24 jam dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Bappenas yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa secara mendalam pada tahun 2022.

Dengan adanya inisiasi pertemuan terbatas tersebut, Mensos berharap penyusunan Satu Data Tunggal dapat selesai dalam 100 hari kerja sejak pertemuan hari itu sehingga dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan sekaligus penyaluran bansos yang lebih efektif pada tahun 2025.

Baca Juga: Koordinator PRIDE Anthony Leong: Keterangan Menteri di Mahkamah Konstitusi Patahkan Tuduhan Politisasi Bansos

Setali tiga uang dengan harapan Mensos, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko pada kesempatan berbeda pun berjanji Satu Data Tunggal akan tersedia sebelum pergantian tahun.