Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat atau individu yang tercatat diperkirakan akan sama dengan jumlah populasi Indonesia.

Dalam penyusunan Satu Data Tunggal tersebut tentu akan ada dinamika, mulai dari data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah naik kelas, turun kelas, pindah domisili, hingga wafat. Namun begitu, BPS memastikan integrasi justru membuat standar pemilihan KPM menjadi lebih jelas.

Oleh karena itu, setelah dipadankan, data tersebut akan dikembalikan lagi kepada kementerian/lembaga, seperti Bappenas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator PM.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Rahmat Bagja: Presiden Jokowi Tidak Langgar Netralitas Dalam Pembagian Bansos di Banten

Dengan kondisi menghitung hari menuju pergantian tahun, Amalia optimistis pihaknya dapat menghasilkan Satu Data Tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025, sebagaimana harapan Presiden Prabowo.

(Oleh Hana Dewi Kinarina Kaban) ***