Presiden pertama Korea Selatan Rhee Syngman mendeklarasikan darurat militer untuk pertama kalinya pada 1948, saat dia sedang melawan pemberontakan komunis yang menewaskan ribuan orang.

Darurat militer juga diterapkan selama Perang Korea 1950-1953 untuk memungkinkan Korea Selatan menggunakan kekuatan militer dalam meredam maraknya protes anti pemerintah.

Pada 1960, Rhee kembali mendeklarasikan darurat militer untuk mempertahankan kekuasaan dalam menghadapi oposisi yang semakin besar, yang kemudian mengakibatkan ratusan orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi.

Baca Juga: Presiden Yoon Suk Yeol Cabut Darurat Militer Setelah Parlemen Korea Selatan Sepakat untuk Mengakhiri

Pada 1972, Presiden Park Chung-hee memulai kudeta lain untuk memberinya kekuasaan ala diktator dan mendeklarasikan darurat militer yang kemudian mengirim tank ke jalan-jalan di ibukota Seoul.

Pada 1979, setelah Park Chung-hee dibunuh dan digantikan oleh Choi Kyu-hah yang kemudian digulingkan oleh kudeta militer.

Pemerintahan militer semula hanya ditempatkan di Seoul dan kota-kota besar lainnya, namun kemudian diperluas ke seluruh negeri pada Mei 1980 oleh pemimpin militer Chun Doo-hwan.

Baca Juga: KBRI Seoul Imbau Warga Indonesia di Korea Selatan Pantau Perkembangan Terkait Darurat Militer

Pemerintahan Chun selama delapan tahun – dari 1980 sampai 1988 – ditandai dengan kebrutalan dan penindasan.

Pemakzulan presiden di Korea Selatan

Setelah deklarasi darurat militer oleh Yoon Suk Yeol, muncul usulan untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan itu, meski mosi pemakzulan itu tidak disetujui.

Baca Juga: Oposisi Korea Selatan Akan Mulai Pemakzulan Jika Presiden Yoon Suk Yeol Tidak Mau Mundur

Meski demikian, Yoon bukanlah presiden pertama Korea Selatan yang menghadapi pemakzulan tersebut.