ORBITINDONESIA.COM - Korea Selatan mengatakan Korea Utara tampaknya sedang melakukan pemblokiran sinyal GPS di wilayah yang lebih luas sepanjang perbatasan kedua negara.

Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat militer pada Sabtu, 16 November 2024, sembari menyampaikan bahwa serangkaian gangguan tersebut diyakini terkait dengan latihan militer Korea Utara dalam menghadapi pesawat nirawak (drone).

"Korea Utara telah mencoba untuk memblokir sinyal GPS selama delapan hari berturut-turut dari 8 hingga 15 November," kata pejabat Korea Selatan tersebut.

Baca Juga: Sekjen NATO Mark Rutte: Pengiriman Pasukan Korea Utara ke Rusia Ancam Keamanan Global

Serangan pemblokiran sinyal tersebut awalnya dilakukan di Kepulauan Barat Laut, namun sejak Kamis, 14 November 2024 lalu telah meluas ke Provinsi Gyeonggi dan Gangwon utara, kata pejabat itu.

Setelah beberapa serangan pemblokiran yang dilakukan Korea Utara di sekitar pulau-pulau perbatasan barat laut antara 29 Mei dan 2 Juni itu, Pyongyang baru-baru ini melanjutkan pemblokiran tersebut.

Jika dibandingkan dengan serangan pemblokiran sebelumnya pada tahun ini yang melibatkan sinyal yang lebih kuat dan tampaknya menyasar Korea Selatan, pemblokiran GPS yang dilakukan pada November ini kemungkinan terkait dengan latihan militer Korea Utara untuk merespons drone, kata militer Korea Selatan.

Baca Juga: Intelijen Pertahanan Ukraina Rilis Penyadapan Komunikasi Radio Tentara Korea Utara di Rusia

Pada Juni, Korea Selatan mengangkat masalah pemblokiran GPS yang berulang oleh Korea Utara itu dengan tiga lembaga internasional terkait -- Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) -- guna meminta langkah-langkah yang tepat untuk diambil menanggapi provokasi tersebut.

Korea Utara merupakan anggota ITU, ICAO, dan IMO.

Sebagai tanggapan, ICAO mengadopsi sebuah keputusan yang menyuarakan kekhawatiran serius terkait dengan pemblokiran sinyal navigasi GPS oleh Korea Utara baru-baru ini, dan menyebut negara itu secara spesifik dengan namanya untuk pertama kalinya.***