“Hal ini termasuk secara terbuka menolak rencana junta untuk menggelar apa yang mereka coba definisikan sebagai 'pemilu' tahun depan,” jelas siaran pers tersebut.

“Tidak mungkin mengadakan pemilu ketika Anda telah menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis melalui kudeta inkonstitusional, terus secara sewenang-wenang menangkap, menahan, menghilangkan, menyiksa, dan mengeksekusi para pemimpin oposisi, apalagi ketika jurnalis dilarang melaporkan kebenaran.”

“Kami mendesak negara-negara anggota PBB untuk menyebut langkah ini sebagaimana mestinya, yakni penipuan,” tambah mereka.

Baca Juga: Jejen Nurjanah: Jaringan TPPO Myanmar Minta Tebusan Rp550 Juta untuk Bebaskan 11 Warga Sukabumi yang Disekap

Para ahli juga menyerukan kepada negara-negara dan donor untuk meningkatkan bantuan kepada organisasi masyarakat sipil yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, melindungi warga sipil, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa warga.***