Krisis Gaza, Dukungan Bagi Palestina dan Tawaran Solusi Indonesia
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Minggu, 06 Oktober 2024 14:05 WIB
Dua bentuk dukungan harus diberikan kepada UNRWA, menurut Menlu Retno. Dukungan politis memberikan sokongan moral. UNRWA diberikan mandat untuk membantu situasi di Palestina, sehingga tak boleh ada tekanan politik yang mengganggu kerjanya. Karena itulah “ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan.”
Dukungan pendanaan memastikan operasional terus berjalan. Indonesia telah memberi contoh dengan melipatgandakan kontribusi kepada UNRWA di tahun ini. Bukan hanya Pemerintah, masyarakat juga bergerak memberi bantuan melalui Baznas, misalnya.
Langkah struktural juga menjadi sasaran. Indonesia menuntut reformasi di tubuh Dewan Keamanan, karena dianggap tak bertaring untuk menghentikan penjajahan Palestina—dan berbagai masalah global lainnya.
Baca Juga: Hamas Konfirmasi Tewasnya Komandan Lapangan dalam Serangan Udara Israel di Lebanon
Dengan segala upaya lewat berbagai cara, Indonesia telah mengambil langkah diplomasi maksimal sesuai koridornya. Lalu, sejauh mana Dewan Keamanan berusaha?
“Bola ada di Dewan Keamanan PBB, terutama pemegang hak veto, mereka bisa menghasilkan keputusan yang dapat menghentikan kekejaman Israel,” kata Retno Marsudi.
Tercatat pada April tahun ini, misalnya, hak veto dikeluarkan Amerika Serikat saat Dewan Keamanan menggelar pemungutan suara terkait keanggotaan penuh Palestina di PBB. Hak veto itu tentu saja menjadi hambatan, bahkan menarik mundur lagi satu langkah Palestina menuju kemerdekaan.
Baca Juga: Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa: Kelompok Fatah dan Hamas Akan Bertemu di Kairo Mesir
Suara Palestina
“Kami menyesalkan Pemerintah Amerika Serikat memveto tiga resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata kepada Israel,” ujar Presiden Palestina Mahmoud Abbas di hadapan Majelis Umum PBB.
“Dan lebih daripada itu, Amerika memasok Israel dengan senjata mematikan yang membunuh ribuan anak, perempuan, dan lansia tak bersalah,” kata dia, melanjutkan.
Forum sebesar Sidang Umum PBB yang jadi sorotan seluruh dunia digunakan banyak pihak sebagai etalase posisi politiknya. Tentu, tidak terkecuali Palestina.