Menlu Retno Marsudi Dorong Kesatuan Gerakan Non-Blok Lawan Ketidakadilan Israel Terhadap Palestina
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Selasa, 24 September 2024 16:07 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong kesatuan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk membantu melawan ketidakadilan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Dorongan itu disampaikan Retno Marsudi selama pertemuan tingkat menteri GNB di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di New York pada 23 September 2024, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi menekankan pentingnya pertemuan tersebut di tengah peningkatan jumlah korban tewas di Gaza yang telah melampaui 41 ribu orang.
Baca Juga: Retno Marsudi: Sebagai Produsen Utama Gandum, Rusia Mitra Penting ASEAN Dalam Ketahanan Pangan
"Ini bukan sekadar angka. Mereka adalah laki-laki, perempuan, dan anak-anak tak berdosa yang hidupnya tiba-tiba berakhir secara tidak adil akibat konflik," kata Menlu Retno.
Dia menambahkan bahwa selama berbulan-bulan PBB tetap lumpuh, sementara kebrutalan yang dilakukan Israel terus terjadi, bahkan semakin menyebar ke seluruh kawasan Timur Tengah.
Retno kemudian bertanya kepada para anggota GNB tentang kemungkinan upaya yang bisa dilakukan gerakan tersebut untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut.
Menlu RI pun menekankan bahwa hal yang terjadi di Palestina bukan sekadar konflik, melainkan serangan terhadap fondasi sistem multilateral.
Penerapan hukum internasional yang selektif dan lingkungan yang penuh impunitas (kekebalan) telah membuat sebagian besar negara berkembang di belahan bumi selatan frustrasi, katanya.
Kesenjangan geopolitik di antara negara-negara besar telah memungkinkan terjadinya situasi di mana hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional diabaikan dan suatu negara dapat bertindak tanpa hukuman atau konsekuensi, ujar Retno.
Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Indonesia Akan Buka Konsulat Jenderal di Chengdu, Provinsi Sichuan China
Situasi semacam itu, menurut dia, tidak dapat ditoleransi.