ORBITINDONESIA.COM - Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengungkapkan, pemerintah akan menggenjot investasi sebesar 18 persen demi menunjang target pertumbuhan ekonomi senilai 8 persen pada 2025.

"Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah menyebutkan berkali-kali, bahwa ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen atau lebih tinggi dari desain awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai hal tersebut, realiasi investasi yang harus dilakukan Indonesia pada tahun depan adalah Rp1.905 triliun atau meningkat 18 persen," kata Nurul di Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, China pada Kamis, 26 September 2024.

Nurul Ichwan menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia-China Investment Forum 2024 yang diselenggarakan oleh BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Guangzhou dan dihadiri sekitar 100 pengusaha.

Baca Juga: Alimudin: Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Secara Bertahap Telan Investasi Swasta Rp60 Triliun

Target realisasi itu bertambah dari target tahun ini yaitu Rp1.650 triliun. Diketahui realisasi investasi hingga semester I 2024 telah mencapai Rp829,9 triliun atau mencapai 50,3 persen dari target dan telah berhasil menyerap lapangan kerja sebanyak 1.225.042 orang.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp408,2 triliun atau 49,2 persen dari total investasi, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp421,7 triliun atau mencapai 50,8 persen dari total realisasi.

"Tentu saja Indonesia tidak mungkin mencapai target itu sendirian. Itulah sebabnya kami harus bekerja sama dengan China dan China selama 5-6 tahun terakhir selalu berada di peringkat kedua dan ketiga investor terbesar di Indonesia," ungkap Nurul.

Baca Juga: Rosan Roeslani, Pengusaha dan Mantan Dubes yang Diangkat Presiden Jokowi Jadi Menteri Investasi

Di posisi pertama dan ketiga adalah investasi asal Singapura dan Hong Kong, meski menurut Nurul, tidak tertutup kemungkinan perusahaan Singapura yang berinvestasi di Indonesia menginduk kepada China dan Hong Kong juga sesungguhnya adalah bagian dari China.

"Artinya secara total, saya cukup yakin bahwa China adalah investor terbesar di Indonesia. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada China atas kontribusinya di Indonesia, tapi mengapa harus berinvestasi di Indonesia?" tambah Nurul.

Terdapat sejumlah alasan kenapa Indonesia dapat dianggap sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan. Menurut Nurul, pasca pandemi, Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun.

Baca Juga: Dirjen Imigrasi Silmy Karim: Golden Visa Telah Datangkan Investasi Rp4 Triliun

Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam seperti nikel yang menjadi bahan baku dari industri utama China yaitu kendaran listrik serta kebijakan pemerintah Indonesia yang berpihak pada hilirisasi.

"Jadi alasan-alasan tersebut dapat membuka peluang yang sangat luas bagi Anda untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga memberikan insentif seperti 'tax holiday', 'tax allowance', dan 'special economic zone' bagi para investor," jelas Nurul.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo dalam acara yang sama mengatakan sesungguhnya investasi domestik dan asing di Indonesia cukup berimbang.

Baca Juga: Dewi Justicia Meidiwaty: Forum Indonesia-Afrika ke-2 Dorong Pencapaian Signifikan Investasi Energi dengan Afrika

"Investor domestik di Indonesia kira-kira mendekati 46 persen sementara sisanya sekitar 54 persen berasal dari investor asing, karena kami juga ingin mencapai keseimbangan antara investasi asing dan juga investasi domestik," kata Cahyo.

Cahyo menyebut cara pemerintah Indonesia memperlakukan investor asing juga tidak membedakan asal negara dan memberikan perlakuan yang sama juga untuk investor domestik.

Selain itu, BKPM menurut Cahyo, sudah menyediakan 81 proyek investasi yang tersebar di seluruh wilayah tanah air mulai dari industri manufaktur, infrastruktur, pangan, pertanian, pariwisata, kawasan industri dan energi terbarukan.

Baca Juga: Menteri Investasi Rosan Roeslani Sebut Singapura Minati Investasi di IKN Kalimantan Timur

"Idenya adalah, jika Anda tertarik dengan proyek ini, Anda tidak perlu memulainya dari nol, tetapi yang harus Anda lakukan adalah melihat situs web kami, mendapatkan semua informasi yang tersedia, dan tahapan investasi yang telah dijelaskan di website tersebut," ungkap Cahyo.

Pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa kebijakan keringanan pajak, antara lain "tax holiday" berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan mulai 5- 20 tahun untuk yang memiliki nilai investasi besar dan strategis, "tax allowance" berupa pengurangan pajak penghasilan perusahaan dihitung dari nilai investasi sebesar 30 persen yang diberikan selama 6 tahun maupun pembebasan biaya masuk impor selama 2 tahun untuk mesin-mesin, peralatan serta bahan baku.

Lalu ada "super deduction tax" hingga 200 persen untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasi, dan hingga 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia maupun golden visa yaitu izin tinggal atau izin berkewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) yang melakukan investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno: Nilai Investasi Tiga Negara Asing di IKN Kalimantan Timur Rp1 Triliun Lebih

Investasi China di Indonesia, berdasarkan catatan BKPM pada periode 2019 - semester I-2024 mencapai 32,2 miliar dolar AS (Rp487,1 triliun) dengan sekitar 21,022 ribu proyek.

Pada 2023 nilai investasi China adalah sebesar 7,4 miliar dolar AS (Rp111,96 triliun) atau berada di posisi kedua setelah Singapura yaitu sebesar 15,4 miliar dolar AS (Rp233 triliun).

Lima sektor utama investasi China di Indonesia adalah industri pengolahan logam dasar (13,626 miliar dolar AS/Rp206,1 triliun); transportasi, pergudangan dan telekomunikasi (7,878 miliar dolar AS/Rp119,1 triliun); kimia dan farmasi serta kawasan industri (2,746 miliar dolar AS/Rp41,5 triliun), listrik, gas dan air (2,651 miliar dolar AS/Rp40,1 triliun); perumahan dan perkantoran (2,139 miliar dolar AS/Rp32,3 triliun).***